Sumarwan, Untung (2024) PENGARUH FAKTOR NON HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM KEBEBASAN PERS DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Disertation) Untung Cover.pdf - Accepted Version Download (88kB)

Abstract

Eksistensi pers yang bebas merupakan salah satu ciri khas negara demokrasi,
termasuk di Indonesia, yang tercermin dalam implementasi Pasal 28 UUD NRI
1945. Sejarah pers di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang menuju
kebebasan dan keberagaman media. Tonggak penting dalam mengatur kebebasan
pers adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang didasarkan
pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kokoh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor nonhukum yang
memengaruhi politik hukum kebebasan pers di Indonesia. Tujuan penelitian untuk
memberikan wawasan tentang upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan
kebebasan pers dan memastikan bahwa nilai-nilai dasar negara dijunjung tinggi
dalam konteks media dan pers.
Pada kondisi ideal, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers adalah langkah penting pemerintah Indonesia untuk menjamin kemerdekaan
pers. Dalam konteks politik hukum, undang-undang pers diharapkan menciptakan
kebebasan pers yang ideal, mencakup beragamnya konten dan kepemilikan media
dan kesetaraan akses bagi semua warga negara. Undang-undang pers harusnya
dapat menjadi landasan kuat bagi kebebasan pers yang bertanggung jawab.
Namun, di dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan
realitas implementasi politik hukum kebebasan pers. Faktor-faktor yang
memengaruhi memunculkan sejumlah permasalahan. Terutama adanya celah
interpretasi terhadap beberapa pasal dalam undang-undang, yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak-pihak sehingga menghadirkan tafsir berbeda dan kurang
jelas. Hal ini memberi ruang bagi penyalahgunaan dalam mengendalikan media.
Untuk mengembalikan kondisi ideal tersebut, penulis memberikan rekomendasi
berupa perlunya revisi undang-undang pers. Politik hukum kebebasan pers di
Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, menghindari
intervensi politik, dan memastikan bahwa media menjalankan peran idealisnya
dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item