RAFLIYANTI, VIONIDYA FITRIA and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2024) URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MELALUI BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. _008 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Vionidya Fitria Rafliyanti_cover.pdf Download (950kB)
	Text Vionidya Fitria Rafliyanti_abstrak.pdf Download (267kB)
	Text Vionidya Fitria Rafliyanti_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text Vionidya Fitria Rafliyanti_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text Vionidya Fitria Rafliyanti_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Vionidya Fitria Rafliyanti_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text Vionidya Fitria Rafliyanti_dapus.pdf Download (224kB)

Abstract

Penyelesaian sengketa kepegawaian harus dilakukan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke jalur peradilan. Upaya administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, tetapi dalam penelitian ini berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding. Keberatan diajukan kepada pejabat yang
mengeluarkan keputusan tata usaha negara, sedangkan banding diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi dari penyelesaian sengketa kepegawaian beserta prosedur penyelesaiannya, baik melalui (BAPEK) maupun melalui Peratun, dan untuk mengetahui peran dari BAPEK di Kabupaten Tegal. Penelitian dilakukan dengan
metode pendekatan yuridis normatif yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian dan didukung dengan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh bahwa prosedur penyelesaian melalui BAPEK yang saat ini berubah menjadi BPASN memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa kepegawaian, contohnya di Kabupaten Tegal sendiri, sengketa kepegawaian dapat selesai melalui banding tanpa harus ke peradilan, yang artinya otomatis dapat menghemat dari segi tenaga, waktu, maupun biaya. Banding dapat diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
keputusan tata usaha negara diterima oleh pegawai negeri sipil.
Kata Kunci : Sengketa Kepegawaian, Upaya Administratif, BAPEK.

Actions (login required)

View Item