ISTISEPTIARA, NENING FADHILAH and Solechan, Solechan and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2024) EFEKTIVITAS PENERAPAN REGULASI MISSION-DRIVEN PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021. _007 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nening Fadhilah Istiseptiara_cover.pdf Download (806kB)
	Text Nening Fadhilah Istiseptiara_abstrak.pdf Download (214kB)
	Text Nening Fadhilah Istiseptiara_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text Nening Fadhilah Istiseptiara_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text Nening Fadhilah Istiseptiara_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (603kB)
	Text Nening Fadhilah Istiseptiara_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text Nening Fadhilah Istiseptiara_dapus.pdf Download (4MB)

Abstract

Dengan adanya perubahan secara signifikan terhadap perkembangan teknologi tentunya menuntut manusia untuk melakukan perubahan dan penyesuaian zaman. Tidak hanya manusia tetapi, sebuah negara harus segera mentransformasikan pelayanan publiknya dari manual menjadi serba otomatis sehingga negara tidak mengalami ketertinggalan zaman. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat konsep reinventing goverment yang memperkenalkan regulasi berbasis dengan misi (mission-driven) untuk menarik instansi pemerintah dalam melakukan perubahan dengan segala inovasinya yang tidak selalu memperhatikan dari sisi prosedur saja namun juga sisi kebermanfaatan lainnya termasuk pada salah satu sektor yakni Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait dengan efektivitas regulasi mission-driven terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam melakukan pengoptimalan terhadap implementasi kebijakan
berbasis mission-driven. Dalam karya ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif melalui spesifikasi penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP). Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi mission-driven menjadi pedoman yang efektif dalam pemecahan permasalahan dalam pengadaan barang/jasa. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menunjukkan perbedaan signifikan, khususnya dalam mencapai tujuan reformasi
birokrasi tematik, yang bertujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Regulasi ini dinilai mampu memberikan nilai value yang optimal, memastikan bahwa anggaran belanja digunakan dengan tepat sesuai dengan kualitas, kuantitas, lokasi, harga, dan waktu. Penelitian ini juga menyoroti upaya optimalisasi melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan memanfaatkan teori implementasi kebijakan George Edward III, dengan fokus pada komunikasi, sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi serta memastikan prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar efektivitas. Peneliti memberikan saran untuk pihak LKPP untuk serius dalam menerapkan regulasi mission-driven yang kemudian mampu mewirausahakan birokrasinya dengan menanamkan semangat wirausaha yang salah satunya yakni mampu mendeteksi adanya hal-hal yang menjadi hambatan maupun peluang bagi pengadaan barang/jasa di masa depan suatu negara dalam rangka terus menciptakan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dengan baik.
Kata Kunci : Mission-Driven; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Actions (login required)

View Item