Search for collections on Undip Repository

EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT SENGKETA PERTANAHAN ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). _007 Acara 2024

HANAFI, FURQAAN and Utama, Yos Johan and Utama, Kartika Widya (2024) EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT SENGKETA PERTANAHAN ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). _007 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[img] Text
Furqaan Hanafi - cover.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Furqaan Hanafi-abstrak.pdf

Download (112kB)
[img] Text
Furqaan Hanafi-bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (293kB)
[img] Text
Furqaan Hanafi-bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (255kB)
[img] Text
Furqaan Hanafi-bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (339kB)
[img] Text
Furqaan Hanafi-bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (124kB)
[img] Text
Furqaan Hanafi-dapus.pdf

Download (189kB)

Abstract

BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam menjalankan usahanya BUMN memiliki aset-aset yang sebagiannya dikuasai negara atau merupakan milik negara, Aset-aset tersebut
khususnya aset tanah dapat dihapuskan apabila ada sengketa pertanahan BUMN. Namun, aset BUMN yang sudah diputus oleh pengadilan yang bukan merupakan milik BUMN harus dihapuskan terlebih dahulu dari daftar barang milik negara karena merupakan aset yang dimiliki negara. Penulisan hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum. Dari penulisan yang dilakukan, ditemukan bahwa penghapusan daftar barang milik negara mengalami problema karena jangka waktu penelitian yang sangat lama dan tidak
diatur rigid di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam eksekusi tanah tersebut. Jangka waktu penghapusan barang milik negara harus disesuaikan supaya sejalan dengan amanat Undang-Undang PTUN sehingga masyarakat yang berkonflik atas tanah yang
dikuasai oleh BUMN mendapatkan kepastian hukum setelah adanya putusan pengadilan.
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara; Aset Tanah Badan Usaha Milik
Negara; Barang Milik Negara

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Badan Usaha Milik Negara; Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara; Barang Milik Negara
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 04 Mar 2024 02:32
Last Modified: 04 Mar 2024 02:32
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/21484

Actions (login required)

View Item View Item