HARYANTI, ISNA AYU and Indarja, Indarja and Wisnaeni, Fifiana (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PILKADA DAN PEMILU LEGISLATIF 2024. _002 Hukum Tata Negara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ISNA AYU HARYANTI-cover.pdf Download (560kB)
	Text ISNA AYU HARYANTI-abstrak.pdf Download (87kB)
	Text ISNA AYU HARYANTI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text ISNA AYU HARYANTI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text ISNA AYU HARYANTI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text ISNA AYU HARYANTI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text ISNA AYU HARYANTI-dapus.pdf Download (147kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat berperan aktif. Indonesia memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya sebagai pejabat publik tetapi dengan beberapa syarat. Mantan narapidana korupsi mempunyai hak asasi politik yang
merupakan hak ikut serta mengenai hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum, kewajiban pemerintah yang kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia salah satunya dengan hak politik bagi seorang warga negara. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai perkembangan pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi dan pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi pada pencalonan anggota DPR-RI dalam Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Pada Pilkada dan Pemilu Legislatif 2024.
Metode pendekatan pada penelitian ini yakni menggunakan penelitian doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder, data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi literatur, serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni teknik analisis.
Berdasarkan hasil penelitian pada penulisan hukum ini, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan pengaturan dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan mantan narapidana korupsi yang akan mencalonkan dirinya sebagai
pejabat publik atau anggota legislatif yakni masa tunggu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahun dalam Pemilihan Umum di Indonesia, baik dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif maupun pada Pemilihan Umum Kepada Daerah. Perkembangan mengenai pengaturan untuk mantan narapidana korupsi dalam beberapa kali kesempatan
Mahkamah Konstitusi sudah memberikan beberapa putusan. Pengaturan hak politik untuk mantan narapidana korupsi untuk DPR-RI Indonesia telah memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024 dengan calon anggota legislatif diusung oleh partai politik yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.
Kata Kunci: Negara Demokrasi, Pemilihan Umum, Hak Politik, Mantan Narapidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item