TAJMAHAL, MUNTASYA and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2024) ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT). _001 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muntasya Tajmahal_cover.pdf Download (678kB)
	Text Muntasya Tajmahal_abstrak.pdf Download (257kB)
	Text Muntasya Tajmahal_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text Muntasya Tajmahal_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Muntasya Tajmahal_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	Text Muntasya Tajmahal_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text Muntasya Tajmahal_dapus.pdf Download (435kB)

Abstract

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana penting bagi negara demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dan memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan menjalankan pemerintahan. Tahapan dan proses panjang yang harus dilalui dalam pemilu tentu saja tidak luput dari adanya perselisihan dan sengketa. Salah satu sengketa yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu yakni sengketa proses pemilihan umum (SPPU). Sengketa ini dapat terjadi antar peserta pemilu maupun antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang disebabkan oleh dikeluarkannya keputusan KPU. Penyelesaian
SPPU merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, terhadap putusan penyelesaian SPPU oleh Bawaslu masih dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prosedur penyelesaian SPPU di PTUN diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulisan hukum mengenai penyelesaian SPPU di PTUN ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal terhadap hukum. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada studi kepustakaan yang banyak mengkaji dan menelaah secara mendalam aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan PTUN terkait dengan penyelesaian SPPU dikaji dan ditelaah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum oleh hakim PTUN diawali dengan pemeriksaan aspek formal gugatan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan aspek materiil. Tidak terpenuhinya aspek formal gugatan berimplikasi pada tidak diperiksanya aspek materiil gugatan dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
Kata kunci: Pemilu, SPPU, KPU, Bawaslu, Prosedur Penyelesaian Sengketa, PTUN.

Actions (login required)

View Item