ARNIESSA, FEBIANA PUTRI and Santoso, Budi and Irawati, Irawati (2024) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KATA UMUM PADA MEREK DAGANG DI INDONESIA. _004 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FEBIANA PUTRI A_cover.pdf Download (482kB)
	Text FEBIANA PUTRI A_abstrak.pdf Download (69kB)
	Text FEBIANA PUTRI A_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text FEBIANA PUTRI A_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text FEBIANA PUTRI A_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text FEBIANA PUTRI A_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text FEBIANA PUTRI A_dapus.pdf Download (143kB)

Abstract

Merek dagang merupakan indeks asal komersial yang menginformasikan konsumen bahwa produk tersebut diproduksi di bawah naungan operator komersial tertentu. Oleh karena itu, keberadaan merek dagang menjadi penting karena merupakan identitas pengganti dari pengenalnya sehingga kata umum tidak dapat didaftarkan karena tidak memiliki daya pembeda. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada: 1) bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan penggunaan “kata umum” yang digunakan sebagai merek dagang; dan 2) bagaimana pandangan putusan hakim bila dikaitan dengan teori secondary meaning mengenai penggunaan “kata umum” yang digunakan sebagai merek dagang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal dengan memfokuskan pada penggunaan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature research serta dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode analisis konten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kepastian hukum mengenai larangan penggunaan kata umum dalam merek dagang tercantum dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Bab II TRIPs Agreement yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek dengan penggunaan kata milik umum tidak dapat didaftarkan. Meski dalam penerapannya, melansir dari data yang diperoleh dalam laman Dirjen HKI, terdapat beberapa merek yang menggunakan kata umum yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, seperti AQUA, SUPERMI, Gulaku, Migelas, dan LE MINERALE. Di samping itu, teori secondary meaning memungkinkan adanya merek dengan kata umum untuk didaftarkan sebagai merek dagang bila teori x tersebut dijadikan dasar dalam putusan hakim seperti pada kasus pendaftaran merek AQUA dan SUPERMI. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kata umum sejatinya dilarang untuk didaftarkan sebagai merek, namun dimungkinkan adanya merek yang terdaftar dengan kata umum bila terdapat putusan hakim yang mendasarinya.
Adanya permasalahan merek dengan kata umum yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak terlepas dari substansi peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dalam memberikan indicator mengenai “kata umum” sehingga menjadi celah untuk didaftarkannya merek dengan kata Umum dalam Daftar Umum Merek. Hal ini dapat diantisipasi dengan membuat Peraturan Pemerintah dan Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek yang dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan kata umum dalam merek.
Kata kunci: kepastian hukum, kata umum, merek dagang.

Actions (login required)

View Item