TEJASUKMANA, VANISHA NURRIZQIA and Turisno, Bambang Eko and Muhyidin, Muhyidin (2024) IMPLIKASI PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG TERHADAP KEDUDUKAN HARTA DAN HAK MEWARIS SUAMI/ISTRI BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. _009 Perdata 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Vanisha Nurrizqia T_cover.pdf Download (385kB)
	Text Vanisha Nurrizqia T_abstrak.pdf Download (108kB)
	Text Vanisha Nurrizqia T_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text Vanisha Nurrizqia T_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text Vanisha Nurrizqia T_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text Vanisha Nurrizqia T_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text Vanisha Nurrizqia T_dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Peraturan terkait perjanjian perkawinan telah diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat atas kesepakatan bersama yang disahkan di pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku pula terhadap pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Kendati demikian sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan mengalami perubahan yakni perjanjian perkawinan menjadi dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung atau selama ikatan perkawinan berlangsung. Tugas akhir ini membahas terkait proses dan substansi dari pembuatan perjanjian kawin pisah harta setelah perkawinan berlangsung serta bagaimana hak mewaris suami/istri dalam perkawinan yang didalamnya terdapat perjanjian perkawinan yang
mengikat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris melalui wawancara dan studi pustaka. Proses yang harus dilalui dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak jauh berbeda dengan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Perbedaan hanya terletak dalam syarat tambahan yang harus dilengkapi yaitu buku nikah. Kemudian terkait substansi dari perjanjian kawin pisah harta yang dibuat setelah perkawinan berlangsung hanya bergantung pada apa yang telah disepakati oleh para pihak. Peraturan yang berlaku di Indonesia pun tidak mengatur secara spesifik mengenai substansi dari perjanjian perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan yang mengikat tidak akan menghilangkan hak mewaris suami/istri sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata bahwa pembuatan perjanjian perkawinan tidak menghilangkan hal-hak yang telah diatur oleh Undang-Undang.
Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Pisah Harta, Setelah Perkawinan, Hak mewaris

Actions (login required)

View Item