BR. TOBING, DEBORA GERALDYN and Mahmudah, Siti and Mas’ut, Mas’ut (2024) LEGAL STANDING PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA (Studi Kasus pada Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.). _007 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Debora Geraldyn Br. Tobing_cover.pdf Download (917kB)
	Text Debora Geraldyn Br. Tobing_abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Debora Geraldyn Br. Tobing_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text Debora Geraldyn Br. Tobing_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text Debora Geraldyn Br. Tobing_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text Debora Geraldyn Br. Tobing_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Debora Geraldyn Br. Tobing_dapus.pdf Download (14kB)

Abstract

Permasalahan utang-piutang dapat diselesaikan melalui PKPU. Salah satu syarat pengajuan PKPU yaitu dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor, tetapi terhadap perusahaan efek haruslah diajukan oleh lembaga yang berwenang karena perlu untuk terlebih dahulu dilakukannya analisis mendalam dan supervisory action, agar tidak menghasilkan dampak buruk, sehingga tidak dapat hanya dibuktikan secara sederhana. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah melimpahkan kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi sektor keuangan. Dalam prakteknya, ditemukan adanya disparitas dalam putusan hakim berkaitan dengan legal standing pemohon dalam pengajuan PKPU perusahaan efek yang dapat dilihat pada Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-KPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. dan Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, untuk itu permasalahan mengenai pengaturan legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU perusahaan efek menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan sumber data dari bahan-bahan hukum dengan jenis data sekunder. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan studi kepusatakaan dari kesesuaian antara peraturan dan kedua putusan yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari Bapepam-LK, maka OJK sebagai lembaga independen merupakan satu-satunya pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek di Indonesia, sebagaimana saat ini telah diatur dalam UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Kata Kunci: Perusahaan Efek, PKPU dan Legal Standing

Actions (login required)

View Item