THERESA, LULU and Mahmudah, Siti and Rahmanda, Bagus (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PUTUSAN PKPU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021. _ 008 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LULU THERESA_cover.pdf Download (433kB)
	Text LULU THERESA_abstrak.pdf Download (8kB)
	Text LULU THERESA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text LULU THERESA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text LULU THERESA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text LULU THERESA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text LULU THERESA_dapus.pdf Download (12kB)

Abstract

Menurut UU Kepailitan dan PKPU, penyelesaian utang piutang dapat terwujud melalui dua jalur, yaitu melalui permohonan pailit ataupun melalui permohonan PKPU. Pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh kreditur maupun debitur. Dalam proses PKPU, debitur memiliki opsi untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi tawaran pembayaran utang. Namun, jika rencana perdamaian tersebut ditolak, konsekuensinya debitur dinyatakan pailit. Pasal 235 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa terhadap putusan pailit yang diputuskan melalui proses PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Menghadapi ketiadaan upaya hukum tersebut, PT SYS mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara nomor 23/PUU-XIX/2021. Masalah yang diangkat pada penulisan ini terkait tentang bagaimana pengaturan upaya hukum PKPU sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait upaya hukum PKPU sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku dan literatur karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukan bahwa tentang kepailitan dan PKPU telah mengalami perubahan sejak masa pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan pemerintahan Republik Indonesia. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 membawa perubahan terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya dalam hal upaya hukum PKPU. Melalui putusannya Mahkamah Konstitusi membuka peluang untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur, dan ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.
Kata kunci: Upaya Hukum, PKPU, Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item