ASTUTI, FEBRIANI and Aminah, Aminah and Prananda, Rahandy Rizki (2024) AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI. _ 123 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Febriani Astuti - cover.pdf Download (866kB)
	Text Febriani Astuti - abstrak.pdf Download (132kB)
	Text Febriani Astuti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text Febriani Astuti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text Febriani Astuti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text Febriani Astuti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text Febriani Astuti - dapus.pdf Download (7MB)

Abstract

Sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat monogami terbuka yang mengizinkan poligami dengan sejumlah persyaratan baik secara formil dan material. Namun demikian dalam prakteknya banyak ditemukan adanya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan poligami yaitu pemalsuan status perkawinan oleh salah satu atau kedua calon pasangan pelaku poligami. Pemalsuan status perkawinan tersebut merupakan persoalan hukum serius yang berimplikasi terhadap Hak keperdataan pasangan yang bersangkutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan dan akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami, serta alternatif pencegahan pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan untuk menganalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, akibat hukum pemalsuan identitas dalam poligami dapat dilihat baik dari segi perdata maupun pidana. Dari segi perdata, praktik ini dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri. Tidak hanya itu, akibat hukum lainya tidak berlaku surut pada kedudukan anak, harta bersama, dan pihak ketiga. Selain itu, secara administratif, perkawinan tersebut tidak diakui karena akta
perkawinannya telah dicabut atau dihapus. Konsekuensi hukum atas pemalsuan identitas status perkawinan secara pidana akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 263, 279, 280 KUHP, dan Pasal 94 UU Nomor 24 Tahun 2013. Maka dari itu dibutuhkannya pencegahan supaya pelanggaran tersebut tidak terulang kembali yaitu dengan memberikan
pencegahan yang bersifat preventif yaitu melakukan pengecekan yang lebih teliti dan pengawasan yang super ketat. Sementara itu, juga terdapat pencegahan yang bersifat represif yaitu dengan cara penegakan hukum dan pemberian sanksi yang ketat terhadap pelaku pemalsuan identitas tersebut.
Kata Kunci : Perkawinan Poligami, pemalsuan identitas, akibat hukum.

Actions (login required)

View Item