HNIENKSWASTIE, ALAYA DHYANI and Rochaeti, Nur and R. B. Sularto, R. B. Sularto (2019) PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI SARANA NON PENAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI BAPAS SURAKARTA. _63 Pidana 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALAYA DHYANI HNIENKSW ASTIE-cover.pdf Download (494kB)
	Text ALAYA DHYANI HNIENKSW ASTIE-abstrak.pdf Download (92kB)
	Text ALAYA DHYANI HNIENKSW ASTIE-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text ALAYA DHYANI HNIENKSW ASTIE-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text ALAYA DHYANI HNIENKSW ASTIE-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text ALAYA DHYANI HNIENKSW ASTIE-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text ALAYA DHYANI HNIENKSW ASTIE-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text ALAYA DHYANI HNIENKSW ASTIE-dapus.pdf Download (176kB)

Abstract

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa. Tindakan kriminalitas bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia lanjut, dewasa ataupun anak remaja. Sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme peradilan. Pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversi. Permasalahannya terkait dengan bagaimana kebijakan hukum pidana tentang diversi bagi anak pelaku pengulangan tindak pidana saat ini dan pelaksanaan diversi sebagai sarana non penal dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana anak di Bapas Surakarta. Pendekatan non penal dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang sumber data utamanya adalah data primer dari wawancara dan data sekundernya dari studi kepustakaan sebagai data penunjang. Metode analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahannya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan diversi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015. Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan
secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan programprogram diversi.
Kata Kunci : Pelaksanaan Diversi, Sarana Non-Penal, Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Anak, BAPAS Surakarta

Actions (login required)

View Item