WIYADI, KAHFI and Pujiyono, Pujiyono and Purwoto, Purwoto (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERBUATAN MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: PERKARA NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKTPST). _68 Pidana 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kahfi Wiyadi-cover.pdf Download (745kB)
	Text Kahfi Wiyadi-abstrak.pdf Download (213kB)
	Text Kahfi Wiyadi-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text Kahfi Wiyadi-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text Kahfi Wiyadi-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text Kahfi Wiyadi-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB)
	Text Kahfi Wiyadi-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text Kahfi Wiyadi-dapus.pdf Download (760kB)

Abstract

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah korupsi. korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen tak terkecuali pada lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, namun juga telah
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun dalam pemberantasan korupsi tersebut terdapat upaya-upaya dari pihak tertentu yang melakukan perbuatan menghalangi proses peradilan korupsi. Dalam skripsi ini yang melakukan perbuatan menghalangi proses peradilan korupsi adalah seorang oknum advokat yaitu Fredrich Yunadi.
Perumusan Masalah dalam penulisan ini terdapat 3 masalah, yaitu; (1) bagaimanakah kebijakan hukum tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi dalam hukum saat ini; (2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN jkt.Pst; (3) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana perbuatan terdakwa dalam Perkara Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN jkt.Pst.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dan spesifikasi penilitian adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh studi kepustakaan, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif. kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi putusan dan wawancara dengan jaksa KPK, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Advokat DPC Peradi Semarang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama kebijakan hukum tindak pidana menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi diatur dalam instrument hukum internasional dan instrument hukum nasional, instrument hukum internasional terdapat dalam Pasal 25 Konvensi Anti Korupsi, sedangkan dalam instrument hukum nasional terdapat dalam Pasal 21-Pasal 24 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal 21 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan delik formal dan pasal tersebut memiliki makna yang luas (tidak ditentukan perbuatan yang secara spesifik), Pasal tersebut mengakomodir pada tahap “penyidikan, penuntuan, dan pemeriksaan di pengadilan), kedua Pertimbangan hakim yang terdapat dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2-18/PN jkt.Pst salah satu unsur “dengan sengaja”, hakim keliru dalam menerapkan unsur kesengajaan. Berdasarkan fakta persidangan yang sesuai adalah kesengajaan sebagai maksud. ketiga Pertanggungjawaban Pidana pada Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2-18/PN jkt.Pst dengan terdakwa Fredrich Yunadi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu Pasal 21 UndangUndang Pemberatansan Korupsi dan Fredrich Yunadi juga dapat dikenai sanksi Pencabutan dari keanggotaan profesi karena telah melanggar kode etik.
Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Proses Peradilan

Actions (login required)

View Item