SYAHRANI, JESICA and Pujiyono, Pujiyono and Rozah, Umi (2019) PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME. _ 72 PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JESICA-cover.pdf Download (438kB)
	Text JESICA-abstrak.pdf Download (9kB)
	Text JESICA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text JESICA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text JESICA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text JESICA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text JESICA-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text JESICA-dapus.pdf Download (241kB)

Abstract

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, seakan menjadi sebuah jalan yang mulus bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk ikut berkembang . Melalui peranan dari aparat penegak hukum, melihat jenis tindak pidana terorisme tergolong ke dalam extraordinary crime (kejahatan luar biasa) maka dilakukan penanganan yang luar biasa dalam penegakannya. Peranan aparat penegak hukum ini tidak lain adalah jaksa penuntut umum, dalam melakukan tugasnya jaksa dapat menuntut perbuatan dari pelaku terorisme secara penuh sesuai dengan perbuatan yang telah
dilakukannya. Perumusan tujuan penelitian merupakan arah dan penjabaran terhadap masalah yang muncul, sehingga dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah dirumuskan. Salah satunya untuk mengetahui peranan kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana terorisme dan untuk mengetahui hambatan apa yang muncul dalam proses penuntutan tindak pidana terorisme.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk membahas peran Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana terorisme. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian secara deskriptif analitis. Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas/peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara terorisme ini digolongkan ke dalam acara pemeriksaan biasa.Proses penuntutan dalam kasus terorisme ini harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuktikan di sidang Pengadilan dan diakhiri dengan tuntutan hukum (Requisitoir) sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tata cara
penuntutan pidana harus berpedoman pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung yaitu Surat EdaranNomor : SE-003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor : SE.001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Penuntut Umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Karena akan sangat berpengaruh terhadap surat dakwaan. Apabila ada kesalahan dalam merumuskan tindak pidana dan pasal yang dikenakan, maka akan berakibat fatal yaitu perkara tersebut batal demi hukum dan terdakwa akan dibebaskan. Hambatan yang muncul antara lain kurangnya pemenuhan syarat formil maupun syarat materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Sehingga BAP harus bolak balik dari jaksa ke penyidik untuk dilengkapi sampai memenuhi persyaratan untuk diajukan ke persidangan. Pengunjung sidang atau Penonton dalam persidangan kasus terorisme yang sangat banyak sehingga kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan.
Kata Kunci: Kejaksaan, Penuntut Umum, Tindak Pidana Terorisme.

Actions (login required)

View Item