MAULANA, M. IRFAN YUDHA and Saraswati, Retno and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2023) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENERTIBAN WARIA DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M. Irfan Yudha Maulana - cover.pdf Download (462kB)
	Text M. Irfan Yudha Maulana - abstrak.pdf Download (107kB)
	Text M. Irfan Yudha Maulana - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text M. Irfan Yudha Maulana - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text M. Irfan Yudha Maulana - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (774kB)
	Text M. Irfan Yudha Maulana - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text M. Irfan Yudha Maulana - dapus.pdf Download (116kB)

Abstract

Peraturan otonomi daerah mengharuskan Pemerintah daerah untuk membangun dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan suara aspirasi dari masyarakat setempat. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tertib. Pada kenyataanya masih terdapat masyarakat yang melanggar ketertiban umum salah satunya waria yang melanggar ketertiban umum dengan menjadi
Pekerja Seks Komersial. Tujuan dari penelitian hukum ini guna mengetahui pelaksanaan penertiban waria yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang dan mengetahui kendala yang dihadapi Satpol PP selama melaksanakan penertiban terhadap waria di Kota
Semarang.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. dengan metode pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; Pertama pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Semarang dalam penertiban waria guna menerapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum secara teknis sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan tahapan awal Pra Operasi Penertiban yang berawal dari aduan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Semarang dengan cara memantau wilayah yang ditargetkan untuk pelaksanaan operasi, kemudian pelaksanaan
eksekusi penertiban waria yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Semarang dan kemudian akan diamankan dan didata pada kantor Satpol PP Kota Semarang, tahapan terakhir pasca penertiban dengan cara memberikan sedikit pembinaan, dan mencatat data
diri para pelanggar ketertiban umum, kemudian memberikan surat pernyataan untuk ditandatangani surat pernyataan yang berisi bersedia tidak melanggar ketertiban umum kembali. Kedua, terdapat kendala yang dialami Satpol PP Kota Semarang seperti
terbatasnya anggaran operasional, minimnya jumlah Anggota Satpol PP, dan hingga sekarang belum ada panti sosial yang mau menampung waria.
Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item