AZMI, HERVINO HILMAN and Saptono, Hendro and Adhi, Yuli Prasetyo (2023) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HERVINO HILMAN AZMI - cover.pdf Download (485kB)
	Text HERVINO HILMAN AZMI - abstrak.pdf Download (169kB)
	Text HERVINO HILMAN AZMI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text HERVINO HILMAN AZMI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text HERVINO HILMAN AZMI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text HERVINO HILMAN AZMI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text HERVINO HILMAN AZMI - dapus.pdf Download (178kB)

Abstract

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan masalah yang seringkali dihadapi oleh perusahaan yang mengalami kesulitan membayar utang-utangnya. Dengan kondisi keuangan yang sulit, perusahaan sering mengajukan PKPU untuk mendapatkan kesempatan memulihkan usahanya dan membayar utang-utang secara adil kepada kreditur. Dalam proses PKPU, kreditur separatis memiliki peran penting atas harta debitur terkait benda jaminan yang dimiliki kreditur separatis. Dengan dimohonkannya PKPU terhadap debitur, proses PKPU menangguhkan hak parate executie yang melekat pada kreditur separatis dan melibatkan beberapa golongan kreditur separatis dalam pendaftaran dan pencocokan piutang pada rapat-rapat kreditur. Skripsi ini menganalisis permasalahan hukum terkait kreditur separatis dalam PKPU pada Putusan Nomor
497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst, di mana persetujuan mayoritas kreditur memainkan peran penting dalam membentuk perjanjian perdamaian.
Meskipun kreditur separatis tidak menyetujui proposal perdamaian yang diajukan debitur, hasil perdamaian yang dihomologasi pengadilan tetap mengikat semua pihak termasuk kreditur separatis walaupun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur separatis diberikan kompensasi
apabila tidak menyetujui proposal perdamaian. Analisis dalam skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum kepailitan dan PKPU dengan fokus pada peran kreditur separatis dan hubungannya dengan debitur dan para kreditur lainnya dalam proses PKPU.
Kata Kunci: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditur separatis, parate executie

Actions (login required)

View Item