UTOMO, TOHA CAHYO and Mahmudah, Siti and Irawati, Irawati (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP), SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA. _245 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Toha Cahyo Utomo-cover.pdf Download (809kB)
	Text Toha Cahyo Utomo-abstrak.pdf Download (148kB)
	Text Toha Cahyo Utomo-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text Toha Cahyo Utomo-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text Toha Cahyo Utomo-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text Toha Cahyo Utomo-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text Toha Cahyo Utomo-dapus.pdf Download (245kB)

Abstract

Proses pendirian CV yang dilakukan sebelum tahun 2018 dengan dilakukan pendaftaran di Kepanitraan Pengadilan Negeri sesuai domisili CV, namun setelah berlakunya Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No.17 Tahun 2018 seluruh pendaftaran berdirinya CV menjadi terpusat pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Kementrian Hukum dan HAM. Pasal 23 peraturan tersebut mengatur bahwa CV yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan ini wajib melakukan ‘Pencatatan Pendaftaran’ mendaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka Rumusan Masalah penelitian ini berkaitan dengan Pelaksanaan pendafataran CV di Indonesia menurut Permenkumham No.17 tahun 2018 terhadap CV yang telah berdiri sebelum tahun 2018 maupun yang baru didirikan serta Hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder serta metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif. Permenkumham No. 17 tahun 2018 ternyata tidak mengatur perihal ‘Sanksi’ terhadap CV yang telah berdiri sebelum tahun 2018 jika dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan ini tidak melakukan ‘Pencatatan Pendaftaran’. Sebagai konsekwensinya CV tersebut tidak terdaftar pada SABU sehingga tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), akibatnya sistem pun akan
menolak jika ada ‘Pencatatan Pendaftaran’ dalam hal adanya ‘Perubahan Anggaran Dasar’. Hambatan dalam pelaksanaannya adalah kurangnya informasi dan ketaatan hukum dari pengusaha terhadap keberlakuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018.
Kata Kunci : CV, Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)

Actions (login required)

View Item