NANDA, MUHAMMAD RAFIF PUTRA and Cahyaningtyas, Irma and Utama, Kartika Widya (2023) TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA. _71 Hukum Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Rafif Putra Nanda-abstrak.pdf Download (104kB)
	Text Muhammad Rafif Putra Nanda-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text Muhammad Rafif Putra Nanda-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Muhammad Rafif Putra Nanda-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text Muhammad Rafif Putra Nanda-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (48kB)
	Text Muhammad Rafif Putra Nanda-cover.pdf Download (675kB)
	Text Muhammad Rafif Putra Nanda-dapus.pdf Download (167kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pertanggungjawaban pidana seorang Terdakwa yang mengidap gangguan jiwa berdasarkan kekuatan pembuktian keterangannya dan juga pengaruh diagnosis gangguan kejiwaan Terdakwa terhadap pertimbangan hakim dalam pemeriksaan
sidang pengadilan. Penelitian ini mengkaji aspek kemampuan Terdakwa dalam bertanggungjawab dan juga pengaruh Ahli dalam persidangan yang terlibat dalam kasus perkara pidana dimana pelaku menderita gangguan jiwa. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila Pelaku mengidap gangguan jiwa, peniadaan pidana ini dapat memicu pertanyaan mengenai keadilan yang diberikan oleh putusan pengadilan, dimana korban telah mengalami kerugian namun pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada pelaku.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui undang – undang, buku – buku teks mengenai hukum, kamus, artikel maupun
jurnal hukum. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan tuntutan keadilan. Sistem hukum perlu mengakui bahwa individu dengan gangguan jiwa mungkin tidak memiliki kemampuan penuh untuk mengendalikan perilaku mereka dan memahami konsekuensi hukumnya.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; kekuatan pembuktian;
kemampuan bertanggungjawab; gangguan jiwa.

Actions (login required)

View Item