ARDANTA, FEBRIAN JEVTA and Marjo, Marjo and Leonard, Lapon Tukan (2023) ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS KEPAILITAN DALAM PROSEDUR PENCABUTAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst). _72 Hukum Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Febrian Jevta-abstrak.pdf Download (229kB)
	Text Febrian Jevta-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text Febrian Jevta-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	Text Febrian Jevta-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text Febrian Jevta-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text Febrian Jevta-cover.pdf Download (375kB)
	Text Febrian Jevta-dapus.pdf Download (607kB)

Abstract

Keadaan pailit merupakan mekanisme hukum yang dibentuk sebagai solusi penyelesaian permasalahan utang-piutang antara debitor dan kreditornya. Kepailitan menjadi wadah kolektif bagi para pencari keadilan yang memberikan perlindungan yang seimbang baik kepada kreditor maupun debitor. Sebagai sebuah mekanisme hukum, kepailitan memiliki asas-asas yang terkandung di dalamnya yang menyiratkan tujuan atau cita-cita dari adanya hukum kepailitan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dilakukannya pencabutan kepailitan dalam perkara nomor:
368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan mengetahui implementasi asas-asas kepailitan dalam prosedur pencabutan kepailitan dalam putusan nomor 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan didapat melalui proses wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Penelitian ini memperoleh dua hasil yakni pertama, pertimbangan hukum dilakukannya prosedur pencabutan kepailitan dalam perkara Nomor 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu ketentuan mengenai syarat-syarat kepailitan, penetapan kepailitan yang disebabkan oleh ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan debitor, dan dilakukannya pencabutan kepailitan yang disebabkan oleh minimnya harta debitor pailit untuk membayar tagihan utang yang dibebankan kepadanya terlebih lagi untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama proses PKPU hingga kepailitan. Kedua, implementasi asas-asas kepailitan seperti Asas Concursus Creditorum, Asas Insolven, Asas Paritas Creditorum, Asas Due and Payable, Asas Debitor Kehilangan Hak Mengurus Harta Bendanya, Asas Transparasi, Asas Seperate Legal Personality, dan Asas Keseimbangan yang menjadi dasar penelitian ini, telah diterapkan dengan baik dalam penyelesaian perkara ini melalui prosedur pencabutan kepailitan yang dapat dilihat dengan
pemenuhan syarat kepailitan, memberikan perlakuan yang seimbang bagi debitor maupun kreditor, publikasi ke media massa sebagai bentuk transparansi, melakukan klasifikasi kreditor sesuai dengan prioritas pembayaran, melakukan sita umum terhadap harta debitor pailit, hingga tidak menetapkan kepailitan juga terhadap direksi dan/atau komisaris perusahaan debitor.
Kata Kunci: Implementasi, Asas-Asas Kepailitan, Pencabutan Kepailitan

Actions (login required)

View Item