Fadhilah, Rahmania Nur and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2023) Kewenangan Diskresi Kepolisian Pada Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana_74 ACARA 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Skripsi S1 FH UNDIP_cover.pdf Download (843kB)
	Text Skripsi S1 FH UNDIP_abstrak.pdf Download (163kB)
	Text Skripsi S1 FH UNDIP_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text Skripsi S1 FH UNDIP_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text Skripsi S1 FH UNDIP_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text Skripsi S1 FH UNDIP_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text Skripsi S1 FH UNDIP_daftar pustaka.pdf Download (288kB)
	Text Skripsi S1 FH UNDIP_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh polisi berdasarkan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Polisi dengan kewenangan diskresi kepolisian dapat melakukan penyaringan untuk memutuskan apakah penyidikan harus dilanjutkan atau dihentikan sebelum sampai ke pengadilan. Hingga saat ini diskresi kepolisian dalam penyelesaian berbagai perkara hukum belum ada aturan yang jelas dalam implementasinya, sehingga terbukanya celah yang berpotensi besar bagi para polisi melakukan penyalahgunaan kewenangan diskresi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menjelaskan dan menjabarkan mengenai pengaturan hukum mengenai kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perakara pidana serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data untuk menguatkan argumen menggunakan data sekunder yaitu dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian memang terkesan melawan hukum, tetapi diskresi tetap ada pengaturan hukum yang mendasarinya, sehingga diskresi kepolisian tidak dapat disebut sebagai perbuatan sewenang wenang. Pengaturan hukum mengenai kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Implementasi diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian
contohnya yaitu diskresi kepolisian dalam penggunaan kekuatan, rekayasa lalu lintas, penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam implementasi diskresi kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepentingan umum masyarakat, instruksi pimpinan, serta situasi dan kondisi dalam penyidikan. Diskresi kepolisian dapat diterapkan dengan batasan yang diatur secara yuridis yaitu untuk kepentingan umum, keadaan yang sangat perlu, dan memperhatikan peraturan perundangundangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item