Sodik, Muhammad Fajar and Wijaningsih, Dyah and Suparno, Suparno (2023) Rekognisi Setengah Hati: Politik Hukum Partisipasi Anak dalam Kebijakan Publik (Studi di Kabupaten Batang)_10 HUMAS 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Fajar Sodik_cover.pdf Download (522kB)
	Text Muhammad Fajar Sodik _abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Muhammad Fajar Sodik_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text Muhammad Fajar Sodik_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text Muhammad Fajar Sodik_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB)
	Text Muhammad Fajar Sodik_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text Muhammad Fajar Sodik_dapus.pdf Download (276kB)
	Text Muhammad Fajar Sodik_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB)

Abstract

Pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengatur hak partisipasi anak telah mengakui anak sebagai manusia seutuhnya yang berkapasitas untuk berpartisipasi di masyarakat. Pasal tersebut mewajibkan negara penandatangan KHA untuk menjamin hak partisipasi anak. Di Indonesia, partisipasi anak dilembagakan secara formal melalui Forum Anak dan pelibatan anak dalam kebijakan publik. Namun, secara faktual, pelembagaan tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dipengaruhi berbagai aspek, termasuk aspek politik. Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami politik hukum partisipasi anak dalam kebijakan publik yang dipandu dengan dua pertanyaan: pertama, bagaimana politik hukum partisipasi anak dalam kebijakan publik? kedua, bagaimana partisipasi anak dalam kebijakan publik di Kabupaten Batang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Adapun data primer dan data sekunder (bahan hukum) dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (literature research), observasi partisipan (participant observation), dan wawancara mendalam (indepth interview). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekognisi partisipasi anak di Indonesia masih dilakukan setengah hati, yang dibuktikan dengan tidak sungguhsungguh meratifikasi Konvensi Hak Anak, tidak mengakui partisipasi sebagai hak anak dalam konstitusi, dan mereduksi hak partisipasi anak dalam peraturan
perundang-undangan. Demikian pula terkait partisipasi anak dalam kebijakan publik di Kabupaten Batang yang masih direkognisi setengah hati. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pemahaman pemangku kepentingan untuk mewujudkan partisipasi anak yang bermakna, masih terjadi manipulasi suara anak, dan tidak ada mekanisme tindak lanjut aspirasi anak. Akibatnya, pandangan anak tidak dipertimbangkan dan karenanya tidak berpengaruh secara signifikan dalam kebijakan publik di Kabupaten Batang.

Actions (login required)

View Item