Fitriono, Riska Andi (2023) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA ADAT MENGENAI PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Disertation) Riska Cover.pdf - Accepted Version Download (85kB)

Abstract

Undang-undang perikanan saat ini tidak bisa sepenuhnya dalam
menanggulangi illegal fishing, untuk itu perlu juga mengakomodir hukum adat dan
peran masyarakat adat yang sudah ada lebih dulu supaya dalam penegakan hukum
pidana penanggulangan illegal fishing lebih maksimal dan tujuan pembangunan
hukum nasional tercapai. Tujuan penelitian ini yaitu pertama menjelaskan dan
menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penganggulangan illegal
fishing saat ini, Kedua menjelaskan dan menganalisis eksistensi hukum pidana adat
dalam peraturan perundang-undangan nasional terkait penanggulangan illegal
fishing saat ini, Ketiga menganalisis dan memformulasikan kebijakan formulasi
hukum pidana adat terhadap penanggulangan illegal fishing dalam pembaharuan
hukum pidana nasional yang akan datang. Metodelogi yang dipakai dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal research. Pendekatan socio
legal research berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek legal research,
kedua, socio research.
Hasil penelitian disertasi ini adalah pertama, Kebijakan formulasi hukum
pidana mengenai penanggulangan illegal fishing saat ini menggunakan Undang�Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan undang-undang cipta kerja,
dalam rumusan Undang-Undang tersebut hanya mempertimbangkan kearifan lokal
atau hukum adat di dalam hukum nasional terdapat di dalam Pasal 6 ayat (2) tetapi
tidak ada rumusan selanjutnya terkait hukum adat atau kearifan lokal, undang�undang tersebut tidak menjelaskan pengertian batas yuridis terkait tindak pidana
perikanan. Terkait Pertanggungjawaban pidana berupa orang dan korporasi.
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang tersebut
menggunakan teori identifikasi. Sanksi pidana yang digunakan adalah sanksi
pidana pokok yaitu berupa penjara dan denda, adapun sanksi pidana tambahan tidak
dirumuskan secara eksplisit namun diwujudkan dengan adanya kewenangan
penegak hukum melakukan penenggelaman kapal dan perampasan. Kedua,
Eksistensi hukum pidana adat dalam peraturan perundang-undangan nasional
terkait penanggulangan illegal fishing saat ini meliputi Hukum Pidana Adat Laot di
Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sasi di Provinsi Maluku, dan Lilifuk di Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Hukum pidana adat mengatur larangan melaut diwaktu
tertentu dan melarang penangkapan ikan jenis tertentu Ketiga, Formulasi Hukum
Pidana Adat Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Nasional maka Tindak pidana Perikanan yang ideal perlunya
perluasan asas legalitas materiil. Terkait sanksi pidana dan pemidanaan undang�undang perikanan perlu memasukan sanksi tindakan sebagai alternatif sanksi,
dalam terkait denda tidak disamaratakan sehingga besar kecilnya denda ditentukan
berdasarkan dengan akibat yang ditimbukan, perlu adanya sanksi pemulihan
lingkungan, pemulihan ekosistem laut. Sehingga undang-undang Perikanan yang
akan datang diharapkan sesuai prinsip dan nilai-nilai Pembangunan berkelanjutan
yang ideal

Actions (login required)

View Item