BAIHAQI, MUHAMMAD LUTFI and Soemarmi, Amiek and Ramadhan, Diastama Anggita (2023) KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL PADA WILAYAH KABUPATEN JEPARA. _99 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LUTFI BAIHAQI - abstrak.pdf Download (94kB)
	Text LUTFI BAIHAQI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text LUTFI BAIHAQI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text LUTFI BAIHAQI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text LUTFI BAIHAQI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text LUTFI BAIHAQI - cover.pdf Download (851kB)
	Text LUTFI BAIHAQI - dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam penertiban minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol. Bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan yang sudah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol . Pada penelitian ini juga membahas tentang hambatan yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metote deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan analisis dalam bentuk hasil penulisan hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara sudah melaksanakan kewenangannya dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan Peraturan Pemerintrah Nomor 16 Tahun 2018 walaupun masih terdapat kasus minuman beralkohol di Kabupaten Jepara. Hal itu dibuktikan dengan adanya penertiban larangan minuman beralkohol secara non yustisial dan penindakan yustisial terhadap warga yang melanggar peraturan daerah tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara mendapat hambatan antara lain yaitu jumlah personil yang belum ideal, belum adanya agenda penertiban minuman beralkohol secara rutin, sosialisasi yang pasif, peran masyarakat yang tidak suportif, penjualan minuman alkohol dengan cara baru, tidak ada kontrol terhadap masuknya minuman beralkohol ke Kabupaten Jepara, dan kunjungan WNA ke Kabupaten Jepara yang membawa culture mengkonsumsi minuman beralkohol. Penulis merekomendasikan agar Satuan Polisi Pamong Praja menambah personil, mengkaji ulang peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol sebagai peraturan untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, melakukan sosialisasi dan merencanakan agenda penertiban rutin.
Kata Kunci : Kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Minuman Beralkohol

Actions (login required)

View Item