NAJA, MUHAMMAD NAFI’UN and Solechan, Solechan and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2023) PENGATURAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. _33 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Nafiun Naja - 11000119140239 - abstrak.pdf Download (356kB)
	Text Muhammad Nafiun Naja - 11000119140239 - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text Muhammad Nafiun Naja - 11000119140239 - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text Muhammad Nafiun Naja - 11000119140239 - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (398kB)
	Text Muhammad Nafiun Naja - 11000119140239 - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text Muhammad Nafiun Naja - 11000119140239 - cover.pdf Download (1MB)
	Text Muhammad Nafiun Naja - 11000119140239 - dapus.pdf Download (201kB)

Abstract

Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sangat penting. Lingkungan yang lebih transparan, peningkatan partisipasi publik, serta penegakan hukum yang tegas dapat membantu mewujudkan proses pengadaan yang adil, efisien, dan jujur. Namun informasi yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah biasanya dianggap sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik. Terutama berlaku selama proses evaluasi penyedia. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai struktur sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah, perjanjian, doktrin, dan putusan pengadilan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Metode analisi yang di gunakan adalah Deskriptif yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang keadaan secara objektif. Unsur penting dalam keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah menanggulangi berbagai masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti korupsi, diskriminasi, nepotisme, serta pemborosan anggaran. Dalam mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah penerapan peraturan perundang-undangan pada saat pembelian barang maupun jasa merupakan hal yang sangat penting demi menjamin kejujuran, efektifitas, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Demi mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara pemerintahan untuk mewujudkan Good governance, peraturan yang mengatur keterbukaan informasi publik mengenai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus diperbarui dan dimodifikasi secara berkala. Hal ini akan mendukung dan menjaga kesopanan, kejujuran, serta kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah melakukan pembelian produk dan
layanan.
Kata kunci: Pengaturan, Keterbukaan, Pengadaan, Barang, Jasa, Informasi.

Actions (login required)

View Item