Safira, Nora Zahiatus and Turisno, Bambang Eko and Widanarti, Herni (2023) Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Melalui Penetapan Pengadilan Setelah Keluarnya Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014. _108 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nora Zahiatus Safira_11000119130445 - abstrak.pdf Download (275kB)
	Text Nora Zahiatus Safira_11000119130445 - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text Nora Zahiatus Safira_11000119130445 - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text Nora Zahiatus Safira_11000119130445 - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (605kB)
	Text Nora Zahiatus Safira_11000119130445 - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text Nora Zahiatus Safira_11000119130445 - cover.pdf Download (489kB)
	Text Nora Zahiatus Safira_11000119130445 - dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan isu yang belum memiliki kepastian hukum mengenai keabsahannya. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 68/PUU-XII/2014 tentang uji
materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 semakin menguatkan peran agama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan terhadap isu perkawinan beda agama bahwasanya keabsahan perkawinan diserahkan kepada aturan masing-masing agama, dalam hal ini Negara tidak dapat memberikan legitimasi terhadap perkawinan beda agama. Idealnya putusan tersebut dapat menjadi acuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam praktiknya, perkawinan beda agama masih terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perkawinan beda agama masih dapat terjadi di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana keabsahannya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif untuk menemukan jawaban dari permasalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 jarang sekali digunakan oleh Hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama, oleh karena itu setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, perkawinan beda agama masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan juga oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya jumlah perkawinan beda agama, seperti faktor internal yang berasal dari individu yaitu adanya hubungan batin dan rasa saling cinta, saling berpegang teguh terhadap agama masing-masing, mendapat dukungan dari lingkungan, serta kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan dalam agama. Selain itu, terdapat faktor lain berupa keberagaman masyarakat Indonesia, Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa aturan dan putusan yang menguatkan perkawinan beda agama, adanya Lembaga Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP) yang mengadvokasi perkawinan beda agama dan adanya Kantor Catatan Sipil yang bersedia mencatatkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Indonesia dengan cara melalui Penetapan Pengadilan. Namun perkawinan tersebut hanya memenuhi syarat administratif. Oleh karena itu, perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Actions (login required)

View Item