IBRAHIM, ORLANDO MALIK and Indarja, Indarja and Wisnaeni, Fifiana (2023) TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH. _96 Hukum Tata Negara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Orlando Malik I_11000118130595_abstrak.pdf Download (201kB)
	Text Orlando Malik I_11000118130595_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text Orlando Malik I_11000118130595_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text Orlando Malik I_11000118130595_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text Orlando Malik I_11000118130595_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text Orlando Malik I_11000118130595_cover.pdf Download (1MB)
	Text Orlando Malik I_11000118130595_dapus.pdf Download (320kB)

Abstract

Asas otonomi daerah memberikan peran aktif daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peran aktif dalam ikut serta dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Pemerintah daerah diberikan hak khusus untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Mandiri disini adalah pemerintah daerah berhak membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut disebut dengan istilah produk hukum daerah (PHD) salah satunya adalah peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal harmonisasi. Harmonisasi ini dilakukan untuk mengahindari cacat formil dan materiil. Dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dikenal proses fasilitasi dan evaluasi. Pelaksanaannya tersebut dilakukan oleh gubernur yang diwakilkan oleh biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Apakah proses tersebut sama dengan harmonisasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, jenis dan sumber data yang diperoleh dari data sekunder, metode pengumpulan data dari studi kepustakaan dengan dilengkapi wawancara, dan metode analisis data bersifat kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa biro hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dikenal dengan istilah fasilitasi dan evaluasi sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif. Proses tersebut memiliki tujuan yang sama dengan harmonisasi. Sementara itu pembinaan dan pengawasan yang sifatnya represif dilakukan gubernur dengan bentuk klarifikasi, pembatalan, dan sanksi.
Kata Kunci : Fasilitasi dan Evaluasi, Harmonisasi, Pembinaan dan Pengawasan

Actions (login required)

View Item