ARDHYAWIANSYACH, DAFFA and WARDHANI, LITA TYESTA ADDY LISTYA and HERAWATI, RATNA (2023) PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENANAMAN MODAL SEBAGAI TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. _91 Hukum Tata Negara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Daffa Ardhyawiansyach (11000119140377) - abstrak.pdf Download (54kB)
	Text Daffa Ardhyawiansyach (11000119140377) - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	Text Daffa Ardhyawiansyach (11000119140377) - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text Daffa Ardhyawiansyach (11000119140377) - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB)
	Text Daffa Ardhyawiansyach (11000119140377) - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
	Text Daffa Ardhyawiansyach (11000119140377) - cover.pdf Download (767kB)
	Text Daffa Ardhyawiansyach (11000119140377) - dapus.pdf Download (185kB)

Abstract

Salah satu pemicu terjadinya konflik dalam bidang investasi yaitu adanya konflik regulasi, dikarenakan konflik ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memayungi secara memadai di bidang penanaman modal.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui tindak lanjut pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun peraturan daerah tentang penanaman modal terkait dengan disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menyusun peraturan daerah tentang penanaman modal sebagai implikasi dari disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu menggunakan data
sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini yaitu Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai klarifikasi atas data sekunder.
Hasil penelitian dari penulisan hukum ini yaitu menunjukkan bahwa kegiatan investasi berupa Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dibawahi oleh banyak lembaga yang membuat Panjang birokrasi-nya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mendukung program percepatan pembangunan nasional melalui pengaturan baru guna menciptakan keamanan, kenyamanan, kelancaran bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan tahun 2022 menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman
Modal, yang kemudian sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai kewenangan di bidang
pelayanan penanaman modal yang semula didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal sebagai Lembaga Teknis Daerah yang secara administrasi menjadi tugas Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini beralih pendelegasiannya kepada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi di Indonesia, khususnya provinsi Jawa Tengah, maka perlu adanya upaya perbaikan terhadap kelemahan koordinasi antara instansi terkait melalui peningkatan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kata Kunci: Cipta Kerja, Omnibus Law, Provinsi Jawa Tengah, Penanaman Modal, Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item