Khalimy, Akhmad (2023) REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM PELAKU UMKM YANG BERKEADILAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Disertation) Cover Khalimy.pdf - Accepted Version Download (85kB)

Abstract

Fokus penelitian ini adalah rekonstruksi budaya hukum pelaku UMKM dalam
memenuhi kewajiban sertifikasi halal perspektif hukum progresif. Fokus studi ini
penting untuk dikaji sebab budaya hukum yang bermakna ide, harapan dan sikap
terhadap hukum khususnya pemenuhan pelaku UMKM atas kewajiban sertifikasi
halal belum berjalan optimal. Sehingga terjadi kesenjangan antara das sollen dan
das sein. Secara das sollen, Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal (UUJPH), menyatakan produk yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Secara das sein,
jumlah pelaku UMKM yang memenuhi kewajiban sertifikasi halal masih belum
optimal.
Berdasarkan kesenjangan das sollen dan das sein di atas, permasalahan�permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaku
UMKM memaknai kewajiban sertifikasi halal? Mengapa mereka memaknainya
demikian?. 2. Bagaimana budaya hukum Pelaku UMKM dalam memenuhi
kewajiban sertifikasi halal?. Mengapa budaya hukum pelaku UMKM memaknai
kewajiban sertifikasi halal sebagai beban, belum terpikirkan dan kesulitan? 3.
Bagaimana merekonstruksi budaya hukum Pelaku UMKM yang berkeadilan dalam
memenuhi kewajiban sertifikasi halal dengan perspektif hukum progresif?
Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut, dilakukan
penelitian kepada pelaku UMKM yang memproduksi dan menjual produk.
Paradigma penelitian menggunakan konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan
beberapa teori: teori sistem hukum, budaya hukum, hukum progresif, tujuan idealita
hukum, teori keadilan, fenomenologi-hermeneutik dan teori maqāṣid asy-syarīʿah.
Metode penelitian mengunakan tradisi penelitian kualititatif. Pendekatan
penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal. Perolehan data melalui penelitian
lapangan pada pelaku UMKM dengan cara observasi, indepth interview, transkrip
wawancara dan studi dokumen. Penyajian data dilakukan secara deskriptif-analitik,
tabel dan gambar.
Temuan penelitian ini adalah: (1) Usaha mikro dan kecil memaknai
kewajiban: penambahan beban dan prosedural, simbol kepercayaan dan perluasan
penjualan produk. Pelaku usaha menengah memaknai sebagai pengembangan
usaha, ketenangan dan kepercayaan konsumen. (2) Budaya hukum pelaku usaha
mikro dan kecil belum memenuhi karena beban, tidak memiliki waktu atau ragu�ragu. Budaya hukum peserta Pelaku usaha menengah merupakan kelompok yang
membutuhkan sertifikat halal. (3). Rekonstruksi budaya hukum pelaku UMKM
dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang berkeadilan adalah dengan
sertifikasi halal yang murah, cepat, pendampingan dan menjaga kualitas halal.
Dari temuan-temuan tersebut muncul implikasi baik secara teoritik maupun
praktis. Secara teoritik; faktor ekonomi, agama dan pendidikan mempengaruhi
budaya hukum pelaku UMKM. Secara praktis konsep sertifikasi halal sebaiknya
menggunakan jalur reguler namun gratis, murah, pendampingan bagi UMK,
penyederhanaan prosedur dan waktu sertifikasi.

Actions (login required)

View Item