Java, Isykarima Java (2024) PERENCANAAN SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN MIRI TAHUN 2043. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Text view_usp=drive_link - Published Version Restricted to Registered users only Download (85kB) | Request a copy

Abstract

Kependudukan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah sebagai sasaran pembangunan.
Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengentaskan
kemiskinan dengan menciptakan sistem domino yang berkelanjutan. Perkembangan lembaga pendidikan
disesuaikan dengan karakteristik daerah. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan membebankan urgensi sarana kepada pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas
pendidikan. Proyeksi jumlah penduduk digunakan untuk menentukan kebutuhan fasilitas pada tahun perencanaan
sesuai SNI 03-1733-2004. Jumlah penduduk Kabupaten Miri diperkirakan berjumlah 45.724 jiwa pada tahun 2043
memerlukan 4 unit SMP dan 7 unit SMA. Fasilitas pendidikan di suatu daerah berkembang bervariasi tergantung
pada kondisi lereng setempat, curah hujan, dan jenis tanah. Tersedia lahan seluas 1.582 hektar untuk sarana
pendidikan, dengan parameter lahan budidaya, lahan non terbangun, status lahan, dan sempadan jalan. Namun
lahan yang tersedia tidak selalu cocok untuk sarana pendidikan. Parameter kesesuaian lahan untuk sarana
pendidikan meliputi kesesuaian RTRW, bebas pergerakan tanah, aksesibilitas fasilitas, kemiringan lereng, status
tanah, batas sungai dan batas waduk. Perhitungan Boolean digunakan untuk menghitung luas lahan yang cocok
untuk sarana pendidikan tersebut, sehingga menghasilkan luas lahan yang sesuai sarana pendidikan seluas 1.041
hektar. Persyaratan radius jangkauan berbasis SNI ditentukan melalui analisis spasial dengan menggunakan
analisis jangkauan sarana. Analisis ini diolah berdasarkan lokasi alokasi untuk menentukan keterjangkauan
fasilitas bagi pemukiman lokal. Analisis spasial menunjukkan bahwa Desa Brojol, Bagor, Doyong, Soko, Gilirejo
dan Gilirejo Baru mendapat alokasi kebutuhan fasilitas tiga unit SMA dan tiga SMP. Penggunaan terhadap lahan
LP2B untuk sarana pendidikan, pemerintah dapat melakukan alih fungsi lahan LP2B miliknya untuk kepentingan
umum, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan.

Kata Kunci : Sarana Pendidikan, Kesesuaian Lahan, Network Analysis, Service Area, Allocation Location.

Actions (login required)

View Item