Erlangga, Baba Dimas (2023) PERAN STAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (405kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (469kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (440kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (889kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (41kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (147kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Download (524kB)

Abstract

Pernikahan dini telah berkembang menjadi sebuah isu kebijakan yang
bersifat multidimensional. Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah
yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi di Nusa Tengara Barat,
namun juga memiliki komitmen dalam pencegahan pernikahan dini dengan
menerbitkan beberapa kebijakan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) adalah salah satu kebijakan
yang diterbitkan dini guna menurunkan angka pernikahan dini. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder dan perannya, termasuk
juga faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan peran stakeholder
dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten
Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa stakeholder yang
teridentifikasi dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok
Barat terdiri dari Bupati, DPRD, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP2KBP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan,
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Lembaga
Perlindungan Anak NTB, LSM Santai (Yayasan Tunas Alam Indonesia)
dan Kepala Dusun hingga Masyarakat. Berdasarkan pengaruh dan
kepentingannya stakeholder tersebut dibagi menjadi Crowd, Context Setter,
Key Players, dan Subject. Sementara, klasifikasi stakeholder berdasarkan
perannya dibagi menjadi Policy Creator, Implementor, Coordinator,
Facilitator, dan Acceletalor. Faktor yang turut berpengaruh dalam
pelaksanaan peran stakeholder tersebut meliputi faktor komunikasi,
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Saran penelitian ini adalah
optimalisasi peran pemerintah daerah, mendorong alokasi anggaran yang
proporsional untuk pencegahan pernikahan dini, dan mendorong pemerintah
daerah membangun sinergi dengan stakeholder lainnya seperta akademisi,
dunia usaha, hingga media.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Peran Stakholder, Implementasi Kebijakan

Actions (login required)

View Item