Search for collections on Undip Repository

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 dan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021. _097 Perdata 2023

BRAHMANA, RAKA HOEMAR and Badriyah, Siti Malikhatun and Suharto, R. (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 dan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021. _097 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang banyak diminati dalam pemenuhan modal masyarakat. Kebutuhan masyarakan yang besar akan kendaraan bermotor menjadikan perusahaan pembiayaan sebagai alternatif untuk mendapatkan kendaraan bermotor. Namun, hal itu tidak terlepas akan keberadaan leasing yang melakukan pelanggaran hukum terhadap debitor atas penarikan paksa objek jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor yang dijadikan objek jaminan oleh konsumen. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum debitor atas penarikan paksa objek jaminan fidusia dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-1X/2021, perlindungan hukum debitor dan kreditor menjadi jelas dan tegas kemudian diakomodir, serta berdampak pada saat terjadinya wanprestasi pada perjanjian pokok, kreditor dapat melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia dengan syarat adanya kesepakatan atau penyerahan sukarela oleh debitor. Apabila debitor tidak melakukan hal tersebut maka kreditor hanya bisa melakukan eksekusi dengan sepengetahuan pengadilan dan perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif.
Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Penarikan Paksa, Wanprestasi

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 11 Jan 2024 02:56
Last Modified: 11 Jan 2024 02:56
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/19655

Actions (login required)

View Item View Item