Dewi, Rindi Antika (2023) IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KLATEN. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (537kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (988kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (178kB)
	Text Cover (1).pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Submitted Version Download (292kB)
	Text LAMPIRAN (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Permasalahan kesejahteraan sosial terkait gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk ditanggulangi. Keberadaan gelandangan dan pengemis dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman, serta keindahan kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis implementasi kebijakan terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupeten Klaten berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Data-data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung, analisis data sekunder dan observasi lapangan. Pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya yang tertuang di dalam Perda baik upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif, maupun upaya reintegrasi sosial. Namun, dampak yang diharapkan dari adanya Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum terlihat. Ripley dan Franklin menyebutkan tiga aspek penentu keberhasilan suatu implementasi yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah dan terwujudnya kinerja dan dampak yang diharapkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan teori keberhasilan implementasi dari Ripley dan Franklin, penelitian ini menghasilkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis belum diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana, kemampuan SDM serta dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu lebih menyisir lebih dalam adanya oknum pengorganisir gepeng.
Keywords: Implementasi Kebijakan; Kesejahteraan Sosial; Gelandangan dan Pengemis

Actions (login required)

View Item