MARITO S., BINTANG HASIAN and Mahmudah, Siti and Turisno, Bambang Eko (2018) PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA SEMARANG_021 DG 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BINTANG HASIAN MARITO_abstrak.pdf Download (111kB)
	Text BINTANG HASIAN MARITO_cover.pdf Download (8MB)
	Text BINTANG HASIAN MARITO_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (807kB)
	Text BINTANG HASIAN MARITO_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BINTANG HASIAN MARITO_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BINTANG HASIAN MARITO_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text BINTANG HASIAN MARITO_dapus.pdf Download (163kB)
	Text BINTANG HASIAN MARITO_lamp.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pangan, terdapat interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu penyuplai produk pangan yaitu pangan industri rumah tangga. Sebagai pelaku
usaha pangan, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah untuk mencantumkan label pangan pada kemasan pangan hasil produksinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh agar produk P-IRT dapat beredar luas di kalangan konsumen dan untuk mengetahuipelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap beredarnya produk PIRT yang tidak berlabel di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu prosedur yang digunakan untuk menganalisa berbagai permasalahan dengan memperoleh data primer dari lapangan. Spesifikasi Penelitian bersifat deskriptif yakni berupa deskripsi dari
hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan, masih banyaknya produk P-IRT di Kota Semarang yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan sebagaimana yang diatur.
pengawasan Pemerintah terhadap produk P-IRT harus diterapkan secara maksimal yaitu memberikan edukasi kepada para pelaku usaha P-IRT tentang pentingnya pencantuman label dengan mendaftarkanya ke Dinas Kesehatan dan pemerintah
harus memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku yang tidak mencantumkan label pada produknya. Pengawasan pemerintah dilakukan demi memberikan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat mengonsumsi pangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan agar pelaku usaha dapat
mengedarkan produknya secara legal dan baik untuk dikonsumsi masyarakat luas.

Actions (login required)

View Item