Firmansyah, Purwananda and Astuti, A.M. Endah Sri and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2023) ALTERNATIF SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL TERHADAP HACKER SEBAGAI PELAKU DALAM KEJAHATAN SIBER (KAJIAN PERBANDINGAN DI INDONESIA, SINGAPURA DAN INGGRIS)._012 Pidana 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kejahatan siber telah menjadi isu global dalam beberapa tahun terakhir, dan hacker merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan siber. Banyak negara telah menerapkan berbagai sanksi pidana untuk melawan kejahatan siber, termasuk kerja sosial sebagai hukuman alternatif bagi hacker. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan alternatif sanksi pidana kerja sosial terhadap hacker di Indonesia, Singapura, dan Inggris. Penelitian akan berfokus pada menjawab permasalahan mengenai Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penerapan sanksi pidana kerja sosial Terhadap hacker sebagai pelaku dalam kejahatan siber di Indonesia? dan Bagaimanakah model sanksi pidana kerja sosial yang ideal di masa mendatang terhadap hacker sebagai pelaku dalam kejahatan siber di Indonesia (dengan perbandingan di Singapura dan Inggris)?Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis perbandingan dokumen hukum dan tinjauan literatur. Penelitian menemukan bahwa terdapat peluang diterapkannya pidana kerja sosial terhadap hacker di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan hakim dan tujuan pemidanaanmeskipun belum adanya harmonisasi antara kedua pengaturan ini. Penelitian menunjukkan Indonesia, Singapura, dan Inggris mempunyai kerangka hukum dan praktik yang berbeda dalam menerapkan sanksi pidana kerja sosial. Penelitian menemukan bahwa pengaturan serta kebijakan pidana kerja sosial di Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pengaturannya apabila dibandingkan dengan pidana kerja social yang ada di Singapura dan Inggris. Selain itu, terkait dengan sanksi pidana kerja sosial terhadap hacker, hal ini dapat dilaksanakan. Namun demikian perlu adanya pengaturan lebih kanjut mengenai mekanisme kerja sosial yang akan dilakukan demi terwujudnya tujuan pemidanaan. Selain itu, pengawasan pidana kerja social terhadap hacker juga perlu untuk diatur lebih lanjut mengingat sangat riskan apabila pelaku kejahatan siber dalam melakukan pidana kerja social tidak didampingi dan diawasi dengan baik karena dikhawatirkan residivis tindak pidana dapat terjadi Ketika pidana kerja social dilaksanakan.
Kata Kunci: Alternatif, Sanksi, Pidana Kerja Sosial, Hacker, Pidana Siber

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	19 Dec 2023 02:39
Last Modified:	19 Dec 2023 02:39
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18662

Actions (login required)

View Item