Search for collections on Undip Repository

PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG _016 HAN 2023

RAMADHANY, FARHANDIKA and Ispriyarso, Budi and Sa’adah, Nabitatus (2023) PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG _016 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pajak daerah merupakan salah satu komponen yang penting dalam struktur pendapatan daerah, yang mana perannya sangat penting bagi kemajuan pembangunan daerah. Salah satu yang memberikan kontribusi paling besar untuk penerimaan perpajakan adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).Pemungutan BPHTB atas waris dan jual-beli di Kota Semarang dilaksanakan dengan berlandaskan self assessment system, yang memberikan kewenangan pada wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri, sedangkan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang selaku fiscus adalah menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengetahui penerapan pemungutan BPHTB atas waris dan jual-beli yang berlandasakan pada self assessment system di Kota Semarang, yang kemudian dari hal tersebut dapat diketahui perihal apa saja yang menjadi hambatan bagi terlaksananya pemungutan BPHTB atas waris dan jual-beli berbasiss elf assessment system, yang selanjutnya ditemukan solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Riset/penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang membutuhkan data primer dan data sekunder. Data-data terebut dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan cara interpertasi kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif yang diuraikan secara naratif atau deskriptis analitis. Pelaksanaan self assessment system dalam pemungutan BPHTB atas waris dan jual-beli di Kota Semarang belum bisa dikatakan secara sempurna sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pada tahap verifikasi ditemukan bahwa waktu pelaksanaannya melebihi dari yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ditemukan bahwa penentuan dasar pengenaaan yang sering kali harus malalui tahap penelitian lapangan dahulu, hal ini dikarenakan harga transaksi wajib pajak yang tidak sesuai dengan nilai pasaran yang ada. Hal ini sering terjadi karena adanya upaya dari oknum wajib pajak untuk menghindar dari nilai pajak yang lebih tinggi.
Dalam Pelaksanaan self assessment system dalam pemungutan BPHTB atas waris dan jual-beli di Kota Semarang ditemukan beberapa hambatan, (1) masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum mengetahui eksistensi BPHTB, (2)Proses verifikasi yang lama, (3)wajib pajak yang tidak jujur, (4) Keharusan untuk mendaftarakan BPHTB melalui perantara PPAT/Notaris dalam BPHTB atas waris, (5)sistem aplikasi e-BPHTB yang sering mengalami malfungsi.
Kata Kunci: Pemungutan Pajak, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan, Kota Semarang, Self Assessment System, Bapenda Kota Semarang

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 19 Dec 2023 02:52
Last Modified: 19 Dec 2023 02:52
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18452

Actions (login required)

View Item View Item