Pratiwi, Alya Maulani and Susanto, Sri Nur Hari and Azhar, Muhamad (2023) PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARAATAS KEPUTUSAN HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI._017 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Demi memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negara indonesia, maka yang merasa dirugikan atas keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tertentu dapat mengajukan gugatannya kepada PTUN. Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), alasan untuk dapat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara selain pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, ialah alasan terjadinya pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Permasalahan yang dikaji yaitu (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dapat Digugat dan Masuk dalam Ranah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, (2) Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara TerhadapKeputusan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Ketua Dan Anggota Komite BPH Migas. Tujuanpenelitian ini melakukan Identifikasi dan menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,dan Kriteria atas Sengketa Tata Usaha Negara Dari Keputusan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Ketua Dan Anggota Komite BPH Migas.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan yuridis-normatif,dalam hal ini menggunakan Data Sekunder sebagai bahan untuk melakukan penelitian dengan bahan hukum atau studi pustaka antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta analisa yang bersifat deskriptif analitis.
Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Ketua dan Anggota Komite BPH Migas termasuk dalam Keputusan TUN yang dapat digugat dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan mengadili. (2) Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara atas Keputusan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Ketua dan Anggota Komite BPH Migas dianggap sudah terpenuhi dari keseluruhan kriteria, meskipun pada bagian penerapan AAUPB menimbulkan penilaian pro dan kontra atas terbitnya keputusan dari berbagai pihak yang mengikuti keseluruhan proses seleksi.

Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, Kewenangan, Sengketa Tata Usaha Negara, BPH Migas.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	19 Dec 2023 02:44
Last Modified:	19 Dec 2023 02:44
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18449

Actions (login required)

View Item