Ikhtiyar, Nanda and Sa‘adah, Nabitatus and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2023) TINJAUAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK KARBON SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DAN INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN._022 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap semua emisi karbon yang berpotensi untuk merusak lingkungan. Rencana penerapan pajak karbon di Indonesia merupakan langkah yang diambil sebagai wujud implementasi dari komitmen pemerintah atas Perjanjian Paris untuk mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan usaha dari negara-negara di seluruh dunia untuk menekan emisi karbon, guna menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat dunia untuk generasi kini dan generasi mendatang. Landasan hukum mengenai pemungutan pajak karbon di Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736. Pemungutan pajak karbon ditunda pelaksanaannya karena pemerintah fokus untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga energi dan pangan di dalam negeri, serta memastikan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 dapat terus dijaga. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui analisis terhadap pengaturan pemungutan pajak karbon di Indonesia dan skema yang diterapkan terhadap pemungutan pajak karbon terkait dengan peningkatan penerimaan negara dan investasi ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum penulis adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif guna memperoleh penjelasan, informasi maupun tanggapan mengenai penerapan pajak karbon di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kebijakan pemungutan pajak karbon di Indonesia dapat dikatakan sesuai dengan pedoman United Nation Handbook (UNH), namun peraturan mengenai pajak karbon dalam UU HPP terbilang masih sangat umum, sehingga diperlukan peraturan pendamping untuk melengkapi pedoman teknis pemungutan pajak di Indonesia. Adapun skema pengenaan pajak karbon yang diterapkan di Indonesia adalah skema cap and tax yang merupakan skema kombinasi antara skema cap and trade dan carbon tax. Skema tersebut tidak mengadopsi skema atau mekanisme penerapan pajak karbon dari negara tertentu, namun demikian, pemerintah telah mengkaji praktik internasional dan memformulasikan skema dan mekanisme yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia baik dari sisi policy objectives (tujuan kebijakan) maupun pilihan instrumen kebijakan yang diambil.
Kata Kunci: Pajak Karbon, Emisi Karbon, Lingkungan, Penerimaan Negara, Skema Cap and Tax

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	19 Dec 2023 04:40
Last Modified:	19 Dec 2023 04:40
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18378

Actions (login required)

View Item