Mahedar, Anjas Rahamadani Yani and Juliani, Henny and Adiyanta, FC. Susila (2023) ALOKASI DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK DALAM APBD KOTA SEMARANG UNTUK OPTIMALISASI KONTRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT._023 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok dalam APBD Kota Semarang oleh Provinsi Jawa Tengah. Pengalokasian DBH pajak rokok di Jawa Tengah mempertimbangkan proporsional jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. DBH pajak rokok menjadi salah satu earmarking taxuntuk pelayanan kesehatan.Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak rokok terhadap optimalisasi pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Semarang, di samping itu juga untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap alokasi pajak rokok dalam APBD Kota Semarang yang berupa hambatan hukum dan hambatan non hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari data keuangan Pemerintah Kota Semarang, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis interpretasi data kualitatif dan didukung menggunakan data kuantitatif. Hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini menunjukan (1)Pemerintah Kota Semarang dalam kurun tahun 2015 sampai dengan 2021 memperoleh alokasi DBH pajak rokok dari Provinsi Jawa Tengah secara proporsional dan tertimbang. (2) KotaSemarang dari tahun 2013 sampai 2021 menganggarkan dana pajak rokok untuk bidangkesehatan dan program Jaminan Kesehatan Nasional, namun dalam kurun tahun sebelum 2019 earmarking pajak rokok kurang terserap secara efektif.Hal ini dapat dilihat dari SiLPA DBH pajak rokok yang cukup besar dalam kurungtahun tersebut. Tahun 2019 sampai dengan 2021 SiLPA DBH pajak rokok dialokasikan untuk mendukung program JKN. Alokasi DBH pajak rokok Kota Semarang dari tahun 2013 sampai tahun 2021 belum optimal untuk pendanaan pelayanan kesehatan. (3) Pengalokasian DBH pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan Kota Semarang mengalami beberapa hambatan baik secara hukum maupun non hukum.Hambatan hukum dimaksudkan hambatan yang timbul dari regulasi terhadap pengalokasian pajak rokok dalam bidang kesehatan. Hambatan non hukum berupa hambatan yang disebabkan faktor diluar hukum.

Kata Kunci: DBH, Pajak Rokok, Pelayanan Kesehatan, Earmarking Tax

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	19 Dec 2023 04:39
Last Modified:	19 Dec 2023 04:39
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18375

Actions (login required)

View Item