Salma Yunilasari, Salma Yunilasari and Sonhaji, Sonhaji and Solechan, Solechan (2023) PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ATAS UPAH KERJA LEMBUR DALAM SISTEM PENGUPAHAN NASIONAL BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG._025 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Upah memegang peran penting dan merupakan ciri khas dari suatu hubungan kerja dan bisa dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja.Selain upah pokok, pekerja/buruh juga memiliki hak atas upah kerja lembur yang wajib diterima apabila pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja.Namun, pada kenyataannya terkadang pengusaha mengabaikan kewajibannya itu.Persoalan mengenai hak atas upah semakin kompleks dan memuncak perhatian masyarakat ketika pemerintah menyusun UU Cipta Kerja atau yang dikenal juga dengan Omnibus Law yang disorot karena dianggap penyusunannya tidak transparan.Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan perbaikan. Kemudian, selang 2 (dua) tahun pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja karena dianggap sebagai kegentingan yang memaksa dan pada 31 Maret 2023 disahkan sebagai Undang-Undang dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU Ketenagakerjaan menjadi salah satu dari sekian kluster yang diubah dalam UU Cipta Kerja salah satunya mengenai pengaturan upah kerja lembur. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, Mengetahui pengaturan upah kerja lembur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kedua, untuk mengetahui implementasi perlindungan hak atas upah kerja lembur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di PT Banyumas Makmur Artikana Gasindo Purworejo, Jawa Tengah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris.Spesifikasi penelitiannya bersifat deskripstif analisis.Metode penentuan sampel adalah purposive sampling.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan.Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder.Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Data yang sudah dianalisa disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.
Hasil penulisan hukum ini adalah adalah Pertama, Pengaturan hak atas upah kerja lembur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kedua, Implementasi perlindungan hak atas upah kerja lembur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di PT Banyumas Makmur Artikana Gasindo Purworejo, Jawa Tengah yang berisi implementasi perlindungan hak atas upah kerja lembur, kendala dalam pengimplementasiannya, serta upaya mengatasi kendala dalam pengimplementasian perlindungan hak atas upah kerja lembur.
Kata Kunci: Hak Atas Upah Kerja Lembur, UU Cipta Kerja, PT Banyumas Artikana Gasindo

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	19 Dec 2023 04:37
Last Modified:	19 Dec 2023 04:37
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18368

Actions (login required)

View Item