Adrianto, Gabriel Lintang (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PLASTIK DI KOTA SEMARANG 91PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Download (806kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (343kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (164kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (110kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (106kB)

Abstract

Permasalahan sampah plastik sudah mulai menjadi perhatian Pemerintah
Indonesia, baik pusat maupun daerah. Pemerintah Kota Semarang dalam
merespon permasalahan ini dengan membuat Peraturan Walikota Semarang
Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Pengendalian plastik artinya
mengurangi peredaran plastik dari sumber penghasil sampah. Produk plastik yang
diatur dalam kebijakan ini antara lain pipet minum plastik sekali pakai, styrofoam,
dan kantong plastik sekali pakai. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi
Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik
yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Semarang.
Untuk meneliti implementasi Perwal Pengendalian Plastik, peneliti menggunakan
teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Model implementasi
kebijakan Grindle membagi dua tahap dari implementasi kebijakan. Pertama
adalah Content Policy yang berfokus pada proses politik yang terjadi dalam
kebijakan publik. Content Policy merupakan tahap krusial dimana hasil dari
Content Policy berpengaruh kepada Context Policy. Context Policy adalah proses
administrasi kebijakan yang berfokus pada bagaimana implementor kebijakan
dalam melaksanakan kebijakan.
Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan
dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang,
khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis kebijakan. Pertama,
Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pelaksanaan kebijakan pada sosialisasi
dan edukasi. Hal ini sulit dilakukan karena Dinas Lingkungan Hidup tidak
memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan edukasi
secara berkelanjutan karena tidak ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan
Perwal Pengendalian Plastik. Akibatnya, Pemerintah Kota Semarang kesulitan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merubah kebiasaan dalam
menggunakan produk plastik. Kedua, Perwal Pengendalian Plastik tidak
diterapkan secara tegas karena dari keadaan lapangan tidak semua pelaku usaha
mampu mengikuti aturan tersebut. Ketiga, Tidak adanya produk pengganti yang ramah lingkungan dan murah mengakibatkan pelaku usaha dan masyarakat
kurang berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Dari temuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sumber daya dan
infrastruktur yang ada sekarang, Perwal Pengendalian Plastik belum bisa untuk
diterapkan di Kota Semarang. Tidak adanya produk substitusi plastik sekali pakai
yang murah dan ramah lingkungan membuat para pelaku usaha kesulitan untuk
mengikuti aturan ini. Untuk menunjang keberhasilan kebijakan ini, Pemerintah
Kota Semarang harus bisa menyediakan infrastruktur penunjang seperti
pembentukan satuan kerja, penyediaan produk substitusi yang murah, sistem
pendataan yang memadai, prioritas anggaran.
Kata Kunci : implementasi, kebijakan, plastik sekali pakai

Actions (login required)

View Item