Fairruzzy, Ahmad Jihan and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2023) IMPLEMENTASI MEKANISME FAST TRACK LEGISLATION DALAM PENGUSULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011._023 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Proses pembentukan undang-undang menurut UU No. 12 Tahun 2011melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dalam rangkaian proses tersebut terdapat 2 lembaga yang berwenang dalam membentuk undang-undang yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Pembentukan undang-undang di Indonesia sekarang ini dibentuk dengan legislasi yang cepat. Hal ini ditemukan dalam beberapa undang-undang yang dibentuk dengan kilat atau melewati proses pembahasan yang singkat. Praktik pembentukan ini dinilai mengarah pada penerapan mekanisme fast track legislation sebagaimana yang telah diatur dalam negara lain. Mekanisme ini belum dikenal dan diatur dalam hukum Indonesia, sehingga perlu kajian dan pengaturan lebih lanjut sebelum penerapan mekanisme ini. Adapun perumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana kesesuaian asas dalam pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia serta pengusulan RUU oleh Presiden dan DPR apabila dilakukan implementasi mekanisme fast track legislation.
penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan didukungdenganwawancaradenganAnggota Pusat Perancangan Hukum Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan data yang didapatkan kemudian dilakukan analisis data denganan alisis kualitatif.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pembentukan undang-undang di kurun waktu 2019 hingga 2022 ditemukan 5 undang-undang yang dibentuk dengan kilat yaitu Revisi UU MK, Revisi UU KPK, UU IKN, UU Cipta Kerja dan Revisi UU P3. Selama pembentukan undang-undang tersebut asas keterbukaan dan kejelasan rumusan diduga telah dilanggar. Penerapan mekanism efast track legislation berpotensi terlanggarnya asas keterbukaan dan kejelasan rumusan. Indonesia yang belum mengadopsi mekanisme ini harus memperhatikan pemenuhan asas keterbukaan dan kejelasan rumusan. Penerapan kriteria materi muatan undang-undang, pembatasan waktu pembentukan, dan pemenuhan asas keterbukaan harus diatur secara jelas sebelum menerapkan mekanisme ini. Kemudian dalam pengusulan RUU yang akan diajukan melalui mekanisme fast track legislation dapat dilaksanakan sebagaimana pengusulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.
Kata Kunci :Implementasi, pembentukan,fast track legislation, pengusulan rancangan undang-undang

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	21 Nov 2023 07:03
Last Modified:	21 Nov 2023 07:03
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18169

Actions (login required)

View Item