Nuha, Safira Raihana (2022) KEWENANGAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SEMARANG (STUDI PENELITIAN PADA DESA YANG SUDAH MEMILIKI DAN BELUM MEMILIKI PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP) 31PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover Safira Raihana Nuha-14010117120010.pdf - Submitted Version Download (351kB)
	Text BAB I Safira Raihana Nuha-14010117120010.pdf - Submitted Version Download (248kB)
	Text BAB II Safira Raihana Nuha-14010117120010.pdf - Submitted Version Download (388kB)
	Text BAB III Safira Raihana Nuha-14010117120010.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text BAB IV Safira Raihana Nuha-14010117120010.pdf - Submitted Version Download (33kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Safira Raihana Nuha-14010117120010.pdf - Submitted Version Download (91kB)
	Text LAMPIRAN Safira Raihana Nuha-14010117120010.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (883kB)

Abstract

Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu program yang menjadi
fokus Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Pemerintah
Desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa, berwenang untuk membuat
peraturan desa, salah satunya peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup.
Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat, dibahas, dan disepakati dan
ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Akan tetapi masih banyak desa di Kabupaten Semarang yang belum
memiliki perdes tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan pemerintah
desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup apakah
sudah sesuai dengan tahapan yang ada. Dan menganalisis alasan desa-desa yang
hingga saat ini belum memiliki perdes tersebut. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik
pengumpulan data berupa wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang desa yang telah memiliki
peraturan desa dan menjalankan programnya adalah desa yang pemerintahnya
memiliki komitmen dalam pelestarian lingkungan dan didukung dengan sarana dan
prasarana lainnya. Sedangkan desa yang belum memiliki perdes tersebut adalah
desa-desa yang belum pernah mengalami permasalahan lingkungan sehingga
kelestarian lingkungan belum menjadi prioritas program, juga alasan lain seperti
permasalahan dana, komitmen pemerintah desa dan masyarakat, dan juga
mewabahnya pandemi Covid-19.
Kewenangan desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian
lingkungan hidup merupakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah
Kabupaten Semarang kepada pemerintah desa. Pemerintah desa dapat lebih aktif
mengupayakan pelestarian lingkungan hidup sebagai langkah preventif dari adanya
permasalahan lingkungan yang diakibatkan manusia atau bencana alam. Sehingga
perlu adanya komitmen yang mulai dibangun pemerintah desa untuk membuat
perdes pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan programnya.
Kata Kunci: Kewenangan Desa, Peraturan Desa, Lingkungan Hidup

Actions (login required)

View Item