AMRI, MOHAMAD ULIL (2022) GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT URUTSEWU KEBUMEN TERHADAP PENYEROBOTAN LAHAN OLEH TNI 05PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (730kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (544kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab 5.pdf - Submitted Version Download (299kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (319kB)

Abstract

Berdasarkan amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan pasal 1 ayat 2 undang – undang no
51 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), salah satunya
menegaskan bahwa bumi dalam hal ini berwujud tanah telah digunakan sebesar – besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Secara umum penyerobotan tanah dan properti KUHP pasal 385,
dan peraturan pemerintah (perpu) no. 5 tahun 1960 pasal 2 dan 6, mengenai larangan
pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dengan adanya aturan hukum
tersebut sangat jelas bahwa pihak manapun tidak diperbolehkan melakukan penyerobotan
atas lahan atau properti pihak lain dan pihak yang berhak dapat menempuh jalur hukum
untuk menjerat pelaku penyerobotan. Namun sebelum menempuh jalur hukum, pemilik wajib
memenuhi legalitas atas lahan atau properti tersebut. Dalam KUHP 385 disebutkan bahwa
perbuatan curang yang dilakukan dengan cara menyerobot lahan atau properti milik pihak
lain diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. KUHP 385 ini terdiri dari 6
pasal yang membahas dengan sangat jelas mengenai segala bentuk penyerobotan dan
penguasaan secara paksa atas lahan dan properti pihak lain. Termasuk didalamnya adalah
tindakan penggelapan, atas harta tidak bergerak milik orang lain dengan paksa, secara terbuka
atau diam – diam. Dengan sengaja menjual, menukar, menggelapkan, menghilangkan dengan
maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara tidak sah atau melawan hukum. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,lokasi penelitian dilakukan di kawasan
Urutsewu, Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
Data ini didapatkan dengan menggunakan metode wawancara. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui berbagai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Urutsewu. Hasil
penelitian menunjukan perlawanan rakyat Urutsewu muncul karena adanya gangguan dari
masyarakat golongan di atasnya, merujuk pada pendapat Scott, (2000) pergerakan
perlawanan rakyat Urutsewu menunjukan semakin majunya kehidupan berdemokrasi, bentuk
perlawanan yang dilakukan rakyat khususnya petani menjadi lebih terbuka. Mereka
melakukan upaya memperjuangkan hak atas lahan dengan lebih berhati – hati dan teroganisir.
Perlawanan penduduk merupakan bentuk atau tindakan para penduduk dari kalangan bawah
yang rendah (subordinate) dengan maksud untuk melunakkan, menggugah atau menolak
tuntutan – tuntutan terhadap pemerintah. Pada kenyataannya konflik Urutsewu merupakan
bagian dari sistem politik yang dibangun oleh pemerintah beserta beberapa elit, kemudian
berkembang menjadi politik oligarki. Tindakan TNI di tanah Urutsewu jelas telah
mengesampingkan prinsip equal right dan hak asasi manusia. Oligarki selalu mengambil
andil besar dalam setiap konflik yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan yang lagi –
lagi muaranya adalah motif bisnis dan keuntungan ekonomi sekelompok orang.

Kata kunci: konflik agraria, Urutsewu, Penyerobotan lahan, TNI, Perlawanan rakyat

Actions (login required)

View Item