SETYAWATI, AMALIA INDAH and Samekto, Adji and Trihastuti, Nanik (2023) PENGATURAN ANTI ECO-SLAPP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL._043 HI 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Penuntutan hak tersebut dapat berupa upaya partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Baik hak atas lingkungan sehat dan bersih maupun hak partisipasi publik, keduanya diatur dalam instrument hukum internasional (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Hak-Hak Politik dan Sipil (ICCPR), Aarhus Convention) dan instrument hukum nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Partisipasi publik dalam memperjuangkan lingkungan hidup tersebut seringkali dihalangi dengan adanya Eco-SLAPP. Sepanjang tahun 2019, terdapat 115 serangan yang diterima oleh pembela hak asasi manusia atas lingkungan antara lain pembunuhan, penangkapan, penahanan, serangan fisik, perusakan, perampasan tanah, dan intimidasi. Dari kasus banyaknya kasus tersebut, negara membuat pengaturan mengenai Anti Eco-SLAPP di Indonesia yang tertuang dalam UUPPLH dan SK KMA 36/2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keselarasan antara pengaturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia dengan ketentuan Hukum Internasional dan bagaimana pengaturan tersebut harus diimplementasikan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia selaras dengan ketentuan Konvensi Aarhus dan Ketentuan Hukum Internasional, dan penguatan pengaturan Anti Eco SLAPP di Indonesia sebagai alternatif untuk mendukung implementasi pengaturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh yaitu baik ketentuan dalam hukum internasional maupun ketentuan Anti Eco-SLAPP di Indonesia sama-sama melindungi hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pengimplentasian hak tersebut dapat dilakukan dengan penguatan aturan Anti Eco-SLAPP dengan cararedefinisi penjelasan Pasal 66 UUPPLH, membuat undang-undang baru mengenai Anti Eco-SLAPP, dan penguatan institusional dengan membuat peraturan internal lembaga-lembaga penegak hukum.
Kata Kunci: Anti Eco-SLAPP,Pengaturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia, Hukum Internasional

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	21 Nov 2023 03:34
Last Modified:	21 Nov 2023 03:34
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18043

Actions (login required)

View Item