ASRI, PUTRI RAHMA (2022) ANALISIS LAMBANNYA ADOPSI RENCANA AKSI NASIONAL RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1325 SEBAGAI IMPLEMENTASI WOMEN, PEACE AND SECURITY (WPS) AGENDA DI MYANMAR 96 HI 2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text 1. Cover.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text 2. Bab 1.pdf - Submitted Version Download (279kB)
	Text 3. Bab 2.pdf - Submitted Version Download (602kB)
	Text 4. Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text 5. Bab 4.pdf - Submitted Version Download (85kB)
	Text 6. Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (226kB)
	Text 7. Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (77kB)

Abstract

Konflik yang kompleks disederhanakan dengan memfokuskan pada eksistensi
laki-laki dan mengaburkan pengalaman dan peran perempuan. Selama perang
sipil dan rezim militer berlangsung, perempuan Myanmar telah terdampak secara
tidak proposional yang menyebabkan ketidakamanan perempuan. Untuk
mengakomodasi ketidakamanan perempuan dalam situasi konflik, Myanmar
membutuhkan RAN Resolusi 1325. Namun, sampai saat ini Myanmar belum
mengadopsi RAN Resolusi 1325. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini
menganalisis alasan lambannya adopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi
agenda WPS di Myanmar.
Tujuan penelitian eksplanatif ini untuk mengetahui faktor penyebab
lambannya Myanmar mengadopsi RAN Resolusi 1325 melalui penjelasan
dinamika gender institusi Myanmar dalam pembuatan kebijakan yang terkait
dengan isu perempuan dan cara pandang dan cara pandang keamanan Myanmar
terhadap Resolusi 1325 dalam lensa. Penelitian ini menggunakan konsep rezim
gender dalam teori Feminist Institusionalism dan konsep posisionalitas dalam
Feminist Security Studies.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lambannya adopsi RAN Resolusi
1325 di Myanmar disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pola rezim gender yang
terjadi pada tahun 2011 sampai 2022 tidak ramah isu gender dan terjadi regresi
dari rezim feminist presence and masculinist backlash ke rezim masculine
hegemony di mana rezim ini menghasilkan kebijakan buta gender. Kedua,
posisionalitas Myanmar berlawanan dengan norma-norma yang terkandung di
dalam Resolusi 1325. Pemerintah Myanmar juga semakin resisten untuk
mengadopsi RAN Resolusi 1325 karena berkaca dari implementasi NSPAW
2013-2022 yang mendorong mereka untuk memastikan kepatuhannya terkait
perempuan dalam situasi konflik.
Penelitian ini menyarankan organisasi masyarakat sipil Myanmar untuk
meningkatkan kapasitas mereka dalam melokalisasi Resolusi 1325 dan
mengoperasionalisasikannya secara nasional. Penelitian ini dapat dikembangkan
dengan menganalisis Regional Action Plan on WPS ASEAN yang diluncurkan
pada Desember 2022 sebagai pedoman Myanmar dalam akselerasi adopsi RAN
Resolusi 1325.
Kata kunci: RAN Resolusi 1325, agenda WPS, rezim gender, posisionalitas,
militer

Actions (login required)

View Item