WARDHANI, YESSIE AGNISA and Wisnaeni, Fifiana and Saraswati, Retno (2023) IMPLEMENTASI SISTEM CHECK AND BALANCES DALAM HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN. _065 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ialah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kewenangan Presiden dalam membentuk Perppu menjadi amanat Pasal 22ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Pembuatan Perppu dilakukan oleh Presiden tanpa melibatkan DPR sebab terdapat hal ihwal kegentingan yang memaka sehingga diperlukan pengaturan hukum secara cepat mengingat kondisinya genting dan mendesak. Permasalahannya yaitu undang-undang tidak mengatur lebih lanjut parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam penerbitan Perppu tersebut.Untuk mengantisipasinya maka diperlukan mekanisme check and balances guna menentukan apakah Perppuyang telah dibuat oleh Presiden akan menjadi undang-undang atau tidak. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kriteria penetapan hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimanaimplementasi sistem check and balances dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut sistem ketatanegaraan Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif berdasarkan kaidah hukum yang ada mengenai kenyataan yang terjadi. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menentukan kriteria penetapan hal ihwal kegentingan memaksa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pembentukan Perpu itu sendiri, harus didasarkan pada tiga unsur yaitu adanya ancaman yang membahayakan, kebutuhan yang mengharuskan, dan keterbatasan waktu. Implementasi sistem check and balances dalam hal ihwal kegentingan memaksa menurut sistem ketatanegaraan Indonesia ini, sejatinya terkait dengan hubungan DPR dan Presiden yang diatur berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Sehingga mekanisme check and balances yang dilakukan oleh DPR sebagai kewenangan pengawasan kontrol untuk memberikan persetujuan atau penolakan (legislative review) terhadap Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden.

Kata Kunci: check and balances, legislative review, hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	16 Nov 2023 02:48
Last Modified:	16 Nov 2023 02:48
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17961

Actions (login required)

View Item