SINDY, SINDY and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2023) PERKEMBANGAN KEWENANGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA._074 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum pengurus, yang berimplikasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemenuhan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya demokrasi. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai demokrasi pada tingkat daerah yang kerap dikenal dengan sebutan pemilihan kepala daerah. Setelah reformasi, pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan dua mekansime, yakni baik secara langsung maupun perwakilan. Pemilihan kepala daerah secara langsung berimplikasi pada adanya sengketa hasil atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah khusunya pada era reformasi dan perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Pendekatan penelitian ini dilakukan denganmetode yuridis normatif, agar dapat melihat perkembangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari berbagai aspek hukum yang berlaku. Selain, itu spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif, agar dapat mendeksripsikan dengan rinci bagaimana perkembangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Adapun, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang menghasilkan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian,pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya pengaturan mengenai pemiliihan kepala daerah di Indonesia kerap mengalami perubahan yang menimbulkan implikasi pada mekanisme pelaksanaan serta proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses yang kompleks. Hal tersebut menciptakan polemik bagi lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Polemik tersebut kemudian menghantarkan kewenangan kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Peradilan Khusus sebagai lembaga pemutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karena kompleksnya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, maka dibutuhkan regulasi yang secara rigid mengatur mengenai kewenangan lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Kata Kunci: Perkembangan Kewenangan, Perselisihan Hasil, Pemilihan Kepala Daerah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	16 Nov 2023 02:38
Last Modified:	16 Nov 2023 02:38
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17910

Actions (login required)

View Item