Lukito, Enrico Lauren Ebenezer and Soemarmi, Amiek and Wisnaeni, Fifiana (2023) KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN._075 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Namun, kedudukan badan ini sebagai lembaga pemerintah non kementerian masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat perihal kedudukannya yang terjadi overlapping dengan lembaga kelautan lainnya. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai kedudukan badan tersebut sebagai lembaga pemerintah non kementerian, termasuk peran dan kewenangan yang dimilikinya di bidang keamanan laut serta hambatannya. Diharapkan dengan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai badan tersebut.
Metode pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dalam menggunakan metode yuridis normatif ini dilakukan dengan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Secara garis besar pendekatan perundang-undangan ini menggunakan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual merujuk pada doktrin dan teori-teori hukum yang disampaikan oleh para ahli terkait. Pendekatan sejarah menelaah dan menelusuri sejarah dari permasalahan yang diteliti..
Penelitian yang diperoleh bahwaBakamla adalah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melakukan penegakan hukum di laut. Badan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.Badan ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan laut dan memastikan kegiatan di laut berlangsung dengan teratur dan sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, badan tersebut masih menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas keamanan laut di Indonesia. Kendala ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya kewenangan, permasalahan keuangan, dan ancaman kejahatan laut internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antarinstansi dan upaya pengembangan sumber daya manusia dan teknologi yang lebih baik serta pengembangan kewenangan dan kebijakan untuk menjaga keamanan laut Indonesia.
Kata Kunci: Kedudukan; Badan Keamanan Laut (Bakamla); Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	16 Nov 2023 02:38
Last Modified:	16 Nov 2023 02:38
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17909

Actions (login required)

View Item