ADITYA, MUHAMMAD IRFAN and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Herawati, Ratna (2023) PERUBAHAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006._081 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammd Irfan Aditya_abstrak.pdf Download (121kB)
	Text Muhammd Irfan Aditya_cover.pdf Download (1MB)
	Text Muhammd Irfan Aditya_bab1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammd Irfan Aditya_bab2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammd Irfan Aditya_bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Muhammd Irfan Aditya_bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text Muhammd Irfan Aditya_dapus.pdf Download (395kB)

Abstract

Kekuasaan kehakiman tidak dapat di intervensi oleh lembaga lainnya. Disisi lain kekuasaan kehakiman juga perlu mendapatkan pengawasan untuk menjaga integritas dari kekuasaan kehakiman tersebut.Regulasi mengenai sistem pengawasan bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia tercantum di dalam Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Akan tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terdapat perubahan regulasi dalam sistem pengawasan kekuasaan kehakiman. Perubahan ini mengakibatkan dimulainya perubahan sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia. Penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui perubahan sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis. Penulisan hukum ini menggunakan sumber data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwasannya perubahan terhadap sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia itu dapat dibagi menjadi lima periode. Periode pertama ditandai dengan terbentuknya MKMK berdasarkan berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Periode kedua ditandai dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-IX/2011 serta perubahan sistem pengawasan Hakim Konstitusi melalui PMK Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKMK dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014. Periode ketiga ditandai dengan dibentuknya Dewan Etik melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014. Periode keempat ditandai dengan disahkannya PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang MKMK yang sekaligus menyatakan tidak berlakunya lagi PMK Nomor 1 Tahun 2013 dan PMK Nomor 2 Tahun 2013. Periode kelima ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 dan PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Selain itu diketahui juga bahwasannya independensi serta imparsialitas menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia.
Kata Kunci: Sistem Pengawasan, Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item