Adhitya, Ferry and Indarja, Indarja and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2023) TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SEMARANG DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020._082 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisispelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Semarang dalam pengawasan pemilihan Bupati Semarang, hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati Semarang, upaya yang dilakukan oleh Bawasl1u Kabupaten Semarang dalam mengatasi hambatan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis
Pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu adalah melakukan pengawasam terhadap penyusunan jadwal pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon Pilwakot Semarang, penjadwalan dan pelaksanaan kampanye, masa tenang kampanye, serta pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangdalam pemilihan Bupati Semarang adalah hambatan internal yaitu kurang jelasnya pengaturan hukum yang masih belum mengatur mengenai kewenangan represif pada Bawaslu, pemberian waktu yang lebih sedikit yaitu hanya 12 hari (Pasal 143 PKPU Nomor 24 Tahun 2018), tidak ada pengaturan sanksi untuk money politics dan tidak ada sanksi pidana. Dari segi sumber daya manusia jumlah tenaga Kerja yang berada di Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota kurang efektif.Hambatan eksternal adalah ketidakhadiran pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan yang tanpa alasan disetiap agenda pembahasan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Bupati Semarang Tahun 2020 yang menyebabkan terbengkalainya laporan kasus tersebut baik dari segi penyidikan dan penuntutan. Selain itu juga Kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan kedudukan Bawaslu Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan aduan pelanggaran.Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangdalam pemilihan Bupati Semarang Tahun 2020 adalah dengan menambah personel dan juga menjemput bola ke pemilih sehingga menumbuhkan kesadaran untuk menghormati hasil pilkada dan mau untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Kata Kunci : Bawaslu, Pilkada, Tugas, Wewenang

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	16 Nov 2023 03:12
Last Modified:	16 Nov 2023 03:12
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17892

Actions (login required)

View Item